Jelang Puncak Haji Armuzna, DPR Minta Pemerintah Waspadai Risiko Kelelahan Jemaah

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Jelang Puncak Haji Armuzna, DPR Minta Pemerintah Waspadai Risiko Kelelahan Jemaah

Ilustrasi ibadah haji. (Kemenag)

MerahPutih.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi secara serius berbagai tantangan menjelang fase Armuzna yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji.

Menurutnya, fase perjalanan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina merupakan titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Sebentar lagi kita akan memasuki perjalanan ibadah haji menuju Armuzna. Menjelang Armuzna inilah yang perlu hati-hati, karena tantangannya jauh lebih berat dibanding fase sebelumnya,” kata Marwan di Mekkah, Sabtu (23/5).

Fase Armuzna Dinilai Paling Berat

Marwan menjelaskan, sebagian persoalan yang muncul saat Armuzna memang berada di luar kendali pemerintah Indonesia karena berkaitan dengan otoritas dan sistem layanan di Arab Saudi.

Namun demikian, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah antisipasi dan alternatif agar pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal.

Ia menyoroti pentingnya ketersediaan makanan cepat saji bagi jemaah haji selama fase Armuzna. Menurutnya, distribusi makanan harus dipastikan benar-benar sampai ke tangan jemaah sebelum keberangkatan menuju Arafah.

“Kalau makanan cepat saji tidak tersedia, itu akan menjadi problem serius. Sebab pada fase Armuzna, distribusi makanan dari dapur umum sudah tidak bisa berjalan normal karena keterbatasan akses dan mobilitas,” ujarnya.

Baca juga:

Fase Armuzna Puncak Haji, Jemaah Indonesia dapat Jatah 15 Porsi Katering Ready To Eat

Marwan mengingatkan agar makanan sudah diterima jemaah paling lambat pada tanggal 6 sore. Dengan demikian, jemaah masih memiliki persediaan konsumsi saat mulai bergerak menuju Armuzna pada tanggal 7 dan 8 Zulhijah.

Menurutnya, persoalan konsumsi dapat menjadi masalah serius apabila distribusinya tidak berjalan tepat waktu.

Marwan mengaku mulai melihat adanya tanda-tanda kekurangsiapan, khususnya terkait penyediaan makanan cepat saji yang disebut baru disiapkan satu kali pada H-2 Armuzna.

Padahal, pemberangkatan jemaah dilakukan dalam beberapa gelombang dari pagi hingga malam hari.

“Kalau yang berangkat siang atau malam, lalu mereka makan apa? Ini yang harus segera dicarikan jalan keluar karena pada fase itu restoran juga sudah banyak yang tutup,” tegasnya.

Baca juga:

Kemendag Bantu Hambatan Ekspor Makanan Siap Saji untuk Jemaah Calon Haji di Arab Saudi

Selain konsumsi, Marwan juga menyoroti kesiapan transportasi bus yang menjadi faktor penting selama mobilisasi jemaah.

Ia menilai persoalan transportasi dapat berdampak berantai terhadap layanan lainnya, mulai dari distribusi konsumsi hingga penempatan jemaah di tenda-tenda Armuzna.

“Kalau bus bermasalah, dampaknya akan ke mana-mana. Bisa mengganggu distribusi konsumsi, penempatan tenda, sampai memperlambat mobilitas jemaah,” katanya.

Risiko Kelelahan dan Kesehatan Jemaah

Jemaah

Marwan turut menyinggung tingginya risiko kelelahan jemaah saat pelaksanaan lempar jumrah di Jamarat.

Menurutnya, fase tersebut selama ini menjadi salah satu periode dengan tingkat kelelahan dan risiko kesehatan tertinggi bagi jemaah haji. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan mitigasi maksimal.

“Jemaah biasanya sudah dalam kondisi sangat lelah ketika dari Mina menuju Jamarat lalu kembali lagi ke Mina. Ini harus benar-benar diantisipasi karena pada fase-fase seperti itu angka kematian pada tahun-tahun sebelumnya juga cukup tinggi,” tuturnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Marwan tetap mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini yang dinilainya lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ia menilai pelayanan terhadap jemaah hingga saat ini berjalan cukup baik.

Kita mengapresiasi pelayanan jemaah sampai hari ini cukup baik. Tapi jangan sampai menjadi lengah dan terlalu percaya diri, karena dua hari ke depan justru tantangannya semakin berat,

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

(Pon)

#Ibadah Haji #Haji 2026 #Jemaah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Kemenkes usulkan batas tarif MCU dan vaksinasi haji 2027 maksimal Rp 2,15 juta. SEB 3 Kementerian resmi terbit untuk berantas calo porsi haji!
Wisnu Cipto - Senin, 12 Oktober 2026
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan nilai manfaat untuk jamaah calon haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 8,83 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp 25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Enam Pelimpahan Nomor Porsi Haji di Jatim Diduga Tak Sesuai Data, Kemenhaj Lakukan Pendalaman
Kemenhaj mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur. Dari 7 pelimpahan, 6 ditemukan bermasalah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Enam Pelimpahan Nomor Porsi Haji di Jatim Diduga Tak Sesuai Data, Kemenhaj Lakukan Pendalaman
75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Salah satu perubahan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga peserta seleksi tidak lagi harus datang ke Jakarta untuk mengikuti tes.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Dana uang muka (down payment/DP) haji Indonesia untuk tahun 2027 senilai 14 juta riyal mendadak diblokir Pemerintah Arab Saudi
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Pendaftaran seleksi petugas kesehatan haji ini mulai dibuka pada 20 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Bagikan