Operasional Jemaah Haji 2026 Rampung, Menhaj RI Catat Sejumlah Kekurangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Operasional Jemaah Haji 2026 Rampung, Menhaj RI Catat Sejumlah Kekurangan

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf / dok Kementerian Haji dan Umrah

MERAHPUTIH.COM - MENTERI Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air, Rabu (1/7). Kloter terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah. Dengan tibanya kloter tersebut, rangkaian operasional haji Indonesia tahun ini dinyatakan berakhir.

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang (kloter) yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji khusus dan 1.016 petugas haji khusus.

Meski operasional haji telah berakhir, pemerintah memastikan pelayanan kepada jemaah belum berhenti.

“Saat ini masih terdapat 60 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi,” kata Irfan dalam keterangannya kepada wartawan di Surabaya, dikutip Kamis (2/6).

Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh jemaah dinyatakan laik terbang dan dapat dipulangkan ke Indonesia. Di saat yang sama, proses klaim asuransi bagi jemaah yang wafat juga terus dilakukan sesuai ketentuan.

Baca juga:

224 Jamaah Kloter 43 Tiba di Makassar Tutup Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026



Menhaj menegaskan berakhirnya operasional haji bukanlah akhir dari ikhtiar peningkatan pelayanan.

Dalam waktu dekat, Kemenhaj akan melaksanakan evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.


Dia mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan.

“Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji di masa depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," kata Menhaj.(knu)

Baca juga:

Pemerintah Cari Skema Biaya Haji Bisa Lebih Murah Pada Tahun 2027

#Haji 2026 #Kementerian Haji #Kementerian Haji Dan Umrah
Bagikan

Berita Terkait

Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Prabowo mendorong audit forensik keuangan haji. Kemenhaj juga memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan 400 ribu data invalid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Komisi VIII DPR menyoroti 400 ribu data antrean haji yang berisiko tidak valid. Kemenhaj pun diminta segera menuntaskan masalah tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Kemenhaj Blokir 2 Travel Umrah dan Haji karena Telantarkan Jemaah
Kedua travel yang izinnya dibekukan yakni PT JGroup Amanah Wisata dan PT Annisa Ahmada Travelindo.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Kemenhaj Blokir 2 Travel Umrah dan Haji karena Telantarkan Jemaah
Enam Pelimpahan Nomor Porsi Haji di Jatim Diduga Tak Sesuai Data, Kemenhaj Lakukan Pendalaman
Kemenhaj mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur. Dari 7 pelimpahan, 6 ditemukan bermasalah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Enam Pelimpahan Nomor Porsi Haji di Jatim Diduga Tak Sesuai Data, Kemenhaj Lakukan Pendalaman
Ratusan Jamaah Terlantar, Kemenhaj Blokir Travel Umrah PT JGroup dan Annisa Ahmada Travelindo
Kementerian Haji dan Umrah resmi memblokir akses SISKOPATUH PT JGroup dan Annisa Ahmada Travelindo akibat penelantaran ratusan jamaah umrah di Indonesia dan Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Ratusan Jamaah Terlantar, Kemenhaj Blokir Travel Umrah PT JGroup dan Annisa Ahmada Travelindo
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Dana uang muka (down payment/DP) haji Indonesia untuk tahun 2027 senilai 14 juta riyal mendadak diblokir Pemerintah Arab Saudi
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Bagikan