Merahputih.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI meninjau langsung kesiapan tenda jemaah haji di kawasan Arafah guna memastikan kelancaran operasional menjelang puncak ibadah haji 2026.
Peninjauan menyasar area layanan Syarikah Al Bait Guest (Dhuyuf Al-Bait) untuk mematikan fasilitas bagi sekitar 103 ribu jemaah haji Indonesia berada dalam kondisi layak dan sesuai kapasitas sebelum hari pelaksanaan wukuf.
Baca juga:
117.452 Jemaah Sudah Berada di Arab Saudi, Bersiap Hadapi Puncak Haji
Pengecekan Fasilitas dan Tenggat Waktu Penyelenggara
Tim pemantau menemukan sejumlah fasilitas pendukung masih dalam tahap penyelesaian akhir. Meskipun demikian, pihak penyedia layanan berkomitmen menuntaskan seluruh pengerjaan infrastruktur dalam lima hari ke depan.
Pengecekan mendalam mencakup ketersediaan kasur pada tenda berukuran 300 meter persegi yang dirancang untuk menampung sekitar 238 tempat tidur per unitnya.
"Kami sudah mengecek beberapa tenda, kamar mandi, dan beberapa tempat lainnya. Kami ingin memastikan, seluruh jemaah haji Indonesia dapat memasuki tenda di Arafah dan dapat melaksanakan ibadah wukuf dengan tenang dan khidmat," ujar Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heryawan, Senin (11/5).
Mengenai sistem pengisian, petugas akan melengkapi setiap tenda dengan label kapasitas, daftar kloter, dan identitas jemaah. Pengaturan posisi antar-kloter tetap mengedepankan prinsip kedekatan geografis agar jemaah, khususnya golongan lanjut usia, tidak kesulitan mengakses fasilitas umum maupun koordinasi dengan petugas pendamping.
Prioritas Jemaah Lansia dan Kelancaran Logistik Air
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada standarisasi toilet dan kamar mandi agar ramah bagi penyandang disabilitas serta lansia. Terkait kendala teknis, tim menemukan aliran air yang belum berfungsi merata di seluruh titik area tenda.
Kemenhaj RI menjadwalkan pengecekan ulang secara menyeluruh untuk memastikan distribusi air bersih sudah stabil sebelum jemaah tiba di lokasi.
Baca juga:
Satgas Gagalkan 80 Orang Diduga Berangkat Haji Secara Ilegal
"Di setiap tenda nanti akan ada daftar kapasitas jemaah, dan itu akan disandingkan dengan jumlah jemaah yang masuk. Lima hari ke depan ini harus kita pastikan, jangan sampai pada hari H ada yang tidak kebagian dan ini harus dipastikannya hak jemaah," tegas Ian Heryawan.
Pemerintah juga menekankan transparansi pengecekan lapangan agar kondisi yang dilaporkan sesuai dengan realitas di seluruh maktab, bukan hanya pada lokasi yang terlihat baik secara visual.