Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kenaikan harga avtur dunia menimbulkan tekanan besar terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengakui skenario awal biaya penerbangan tiap calon haji berpotensi membengkak dari awalnya hanya rata-rata biaya per orang berada di kisaran Rp 33,5 juta
“Penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks,” kata Menhaj Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4).
Baca juga:
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah
Biaya Avtur dan Geopolitik
Irfan menambahkan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan premi asuransi war risk turut memperberat beban biaya. Kondisi geopolitik bahkan berpotensi memaksa maskapai melakukan perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik.
Menurut dia, skenario perubahan rute penerbangan dapat menambah waktu tempuh hingga empat jam serta meningkatkan konsumsi avtur sekitar 11.000 ton.
“Selain itu kondisi geopolitik juga berpotensi memaksa dilakukannya rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” tuturnya.
Baca juga:
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
Biaya Penerbangan Haji Naik Jadi Rp 46,9 juta per orang
Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp 7,9 juta per orang, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang dengan asumsi harga avtur mencapai 137,4 sen dolar AS per liter.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan rata-rata per orang diperkirakan naik menjadi Rp 46,9 juta atau meningkat 39,85 persen.
Sebaliknya, jika dilakukan perubahan rute, biaya dapat meningkat hingga Rp 50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Baca juga:
Dari Tanah Suci ke Lagu: Gya Tuangkan Pengalaman Haji dalam 'Di Bawah Langit'
Klausul Force Majeure
Menhaj mengakui dalam kontrak antara Kemenhaj dengan maskapai terdapat klausul force majeure yang memungkinkan adanya penyesuaian melalui musyawarah apabila terjadi kondisi luar biasa.
"Sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji," tandasnya. (*)
