Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya pada layanan khusus bagi jemaah calon haji.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan yang diterima jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Ahmad Abdullah, mengatakan pengawasan hingga ke daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah.
“Kehadiran kami di daerah adalah dalam rangka melakukan pengawasan sekaligus memastikan perlindungan terhadap jemaah,” ujar Ahmad Abdullah kepada wartawan di Batam, Jumat (8/5).
Menurut dia, kementerian juga ingin memastikan seluruh layanan yang diberikan oleh penyelenggara haji sesuai dengan kontrak dan komitmen yang telah disepakati bersama jemaah.
“Seluruh layanan harus diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara penyelenggara dan jemaah,” ucapnya.
Baca juga:
Jemaah Calon Haji Indonesia yang Wafat Bertambah Jadi 12 Orang, Kemenhaj Ungkap Penyebab
Ahmad Abdullah menjelaskan pengawasan dilakukan untuk melindungi hak jemaah, memastikan kepatuhan terhadap aturan, menjaga kualitas layanan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan haji.
“Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan kepada jemaah,” katanya.
Khusus terhadap biro travel penyelenggara haji, pengawasan akan difokuskan pada kepatuhan terhadap kontrak layanan yang telah dibuat bersama jemaah.
“Kami ingin memastikan travel penyelenggara benar-benar taat terhadap kontrak dan memberikan pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada jemaah,” jelas Ahmad Abdullah.
Baca juga:
Bahaya Memaksa ke Masjidil Haram, Petugas Haji Ingatkan Lansia Salat di Hotel Demi Keamanan
Ia menegaskan, apabila terjadi persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Haji dan Umrah akan hadir untuk memastikan penyelesaiannya berjalan adil tanpa merugikan jemaah.
“Ketika ada persoalan, kami akan terus berupaya agar penyelesaiannya berjalan baik tanpa merugikan jemaah haji,” ujarnya.
Seiring hadirnya regulasi baru di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, pemerintah juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh travel resmi yang terdaftar.
Langkah tersebut dilakukan agar layanan kepada jemaah dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ke depan, kami akan terus bersama travel yang terdaftar dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai kontrak yang telah disepakati dengan jemaah,” tutupnya. (Knu)
