Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KOMISI VIII DPR RI mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Perbaikan-perbaikan penting dilakukan guna mencegah berbagai persoalan klasik kembali terulang dan membebani jemaah Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti sejumlah persoalan krusial mulai dari layanan katering, kualitas konsumsi, transportasi, hingga akomodasi jemaah di Arab Saudi. Menurut Lisda, seluruh pihak terkait harus memastikan pelayanan haji berjalan optimal karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan jutaan jemaah asal Indonesia.
"Mulai dari makanan gizinya terpenuhi, kemudian jangan sampai basi misalnya. Juga jangan sampai terlambat diterima para jemaah," kata Lisda kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (15/5).
Dia menegaskan Komisi VIII DPR RI sejak awal telah mengingatkan pemerintah maupun penyedia layanan agar memperketat pengawasan dan kontrak kerja sama demi memastikan standar pelayanan benar-benar terpenuhi. "Ya, memang kami sudah mengingatkan sekali ya, dari awal-awal, mulai dari tentunya kontrak yang ketat dengan penyedia layanan mulai dari transportasinya, penyedia katering, hotel, seperti hotel itu ada jarak yang sudah ditetapkan, yaitu 4,5 kilometer," katanya.
Baca juga:
Belasan WNI Ditangkap di Arab Saudi saat Haji 2026, KJRI Ungkap Penyebabnya
Selain persoalan konsumsi dan penginapan, Lisda juga memberi perhatian serius terhadap layanan transportasi jemaah, khususnya saat puncak ibadah di Armuzna. Menurut legislator dari daerah pemilihan Sumatra Barat I itu, kemacetan dan buruknya pengaturan mobilitas masih menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi otoritas terkait di Arab Saudi.
"Begitu juga dengan transportasi, memang kalau transportasi saya melihat bahwa misalnya saat di Armuzna, pada malam yang terakhir itu kan kita bisa stuck di bus, misalnya kita sudah di bus tapi bisa jadi 5 jam di bus. Itu masalah yang mestinya harus diperbaiki dari sistem transportasi dari sisi Arab Saudi," kata dia.
Legislator NasDem ini menilai kondisi tersebut sangat memberatkan jemaah, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Tidak sedikit jemaah yang memilih berjalan kaki demi menghindari kemacetan.
"Karena orang lebih cepat jalan daripada bus, akhirnya banyak masyarakat yang mengambil inisiatif jalan saja. Namun, masalahnya, lansia, disabilitas, orang yang tidak terlalu fit, ini akan menjadi masalah. Karena dia akan jalan mungkin sampai 15 kilometer," kata Lisda.(knu)
Baca juga:
Satu Kamar Diisi 12 Orang, Timwas Haji DPR Semprot Kemenhaj Soal Hotel Tak Manusiawi
