Alwan Ridha Ramdani
MerahPutiih.com - Kegiatan sahur on the road (SOTR) biasanya marak saat bulan suci Ramadan. Namun, terkadang pelaksanaan SOTR tersebut menimbulkan keributan di jalan.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan melarang organisasi masyarakat (ormas) atau warga melakukan SOTR dan sweeping rumah makan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Terus, jangan sampai organisasi masyarakat melakukan sweeping-sweeping di lokasi-lokasi," ucap Satriadi
Satriadi memastikan, jika masih ditemukan pelajar atau kelompok tertentu yang tetap menggelar SOTR, Satpol PP akan langsung melakukan penertiban di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Baca juga:
Razia Miras Ramadan 2026, Satpol PP DKI Jakarta Tindak Tegas 'Sahur On The Road'
"Pasti kita lakukan penertiban. Kita akan larang itu," ucapnya.
Sebanyak 1.900 personel gabungan dikerahkan untuk patroli rutin setiap malam selama bulan Ramadan di wilayah DKI Jakarta. Patroli ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saat aktivitas malam hari selama bulan puasa.
Satriadi menjelaskan, angka 1.900 itu bukan hanya berasal dari Satpol PP. Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI dan Polri dalam skema Tiga Pilar.
Jumlah dan komposisi personel gabungan setiap wilayah menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan, serta potensi kerawanan di masing-masing wilayah melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Masing-masing wilayah melaksanakan koordinasi dengan Polsek-nya, dengan secara berjenjang semuanya dengan Koramil dan Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya juga, camat-lurah semuanya juga melakukan patroli itu," tutur Satriadi.
Selain kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, Satpol PP juga mengintensifkan razia minuman keras (miras) selama Ramadan 2026. Penjualan miras secara legal harus mengantongi izin melalui sistem OSS (online single submission).
"Jika ada pelanggaran, tempat usaha tersebut juga akan dilakukan pencabutan izin disertai penindakan Satpol PP di lapangan," katanya.
