Turunkan Angka Kematian, Arab Saudi Berikan Akses Ekslusif Perawatan ke Jemaah Haji Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
Turunkan Angka Kematian, Arab Saudi Berikan Akses Ekslusif Perawatan ke Jemaah Haji Indonesia

Jemaah calon haji asal Kabupaten Banyumas tiba di Embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (2/5/2025). ANTARA/Aris Wasita

MerahPutih.com - Sebanyak 221.000 orang jemaah calon haji akan diberangkatkan di tahun ini dari seluruh embarkasi Indonesia. Jumlah itu terbagi atas 203.320 orang jemaah calon haji reguler dan 17.680 jemaah calon haji khusuk.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, jemaah haji Indonesia mendapatkan akses yang eksklusif dan lebih baik ke rumah sakit di Arab Saudi untuk memutus birokrasi rujukan yang terlalu panjang sehingga bisa ditangani dengan cepat.

"Sekarang jumlah tenaga yang kita taruh di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) bisa menurun, karena jamaah haji Indonesia mendapatkan akses yang lebih baik dan eksklusif ke RS-RS Saudi, sehingga enggak usah ditunda terlalu lama di KKHI," kata Menkes dalam konferensi pers yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (2/5).

Tahun 2023 menjadi puncak angka kematian jamaah Indonesia dengan 773 orang meninggal. Namun pada tahun 2024 kasus tersebut berhasil turun menjadi 461 dengan berbagai pengetatan cek kesehatan.

Baca juga:

Dubes RI untuk Arab Saudi Ingatkan Calon Jemaah Haji Gunakan Visa Haji Resmi jika Tidak Ingin Kena Denda hingga Rp 400 Juta

"Kita melakukan perbaikan dengan Kementerian Agama (Kemenag) sehingga di tahun 2024 turun drastic dari 773 ke 461. Penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, proses dilakukan lebih awal, ada pengetatan cek kesehatan, dan proses pendampingannya," ujar Menkes.

Menkes Budi mengimbau agar kesehatan jamaah Indonesia terus ditingkatkan, karena angka kematian yang tinggi akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jamaah haji Indonesia berikutnya.

"Kalau kita tidak bisa benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan, dan kematian masyarakat Indonesia, akan berdampak negatif ke jamaah haji berikutnya, termasuk harga premi asuransi yang harus dibayar oleh jamaah haji Indonesia berikutnya juga terdampak," tutur Menkes.

Pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan daftar organisasi atau perusahaan yang harus melayani kesehatan jemaah haji dari seluruh negara, sehingga pelayanan yang diberikan kepada jemaah bisa lebih tepat. Untuk itu pengurangan tenaga kesehatan diharapkan dapat dialihkan ke kuota Jemaah.

"Indonesia sudah memilih satu grup yang dipilih juga oleh India, mereka menyalurkan ke RS-RS di seluruh Saudi. Kita harapkan pelayanannya lebih baik, jadi tenaga kesehatan tidak perlu lebih banyak dari yang dulu, sehingga lebih baik kuotanya untuk jamaah," katanya.

Sementara itu, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Puskes Haji Kemenkes) akan memberdayakan ketua kelompok terbang (kloter) hingga pembimbing ibadah untuk memberikan edukasi soal kesehatan kepada jamaah calon haji sebagai langkah promotif dan preventif.

"Jadi dokter kloter atau perawat kloter bisa memberdayakan ketua Kloter, pembimbing ibadah, ketua rombongan, untuk menyatukan edukasi tentang kesehatan," ujar Anggota Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji Kemenkes Enny Nuryanti.

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Kemenkes #Info Haji Dan Umrah
Bagikan

Berita Terkait

KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Tercatat, sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis. Sebanyak 10.226 puskesmas yang terlibat, dari total sebanyak 10.286 puskesmas yang ada di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Bagikan