Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah

Danantara Indonesia, melalui Danantara Investment Management (DIM), mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat yang berlokasi di dalam kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi, Minggu (14/12/2025) (ANTARA/HO-Danantara)

MerahPutih.com - Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat yang berlokasi di dalam kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi.

Thakher City termasuk pengembangan kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Makkah.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menerangkan, transaksi tersebut mencerminkan langkah awal Danantara yang terukur dalam memasuki sektor hospitality di Makkah.

Selain itu, bagian dari strategi jangka panjang dan bertahap untuk mendukung upaya peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Baca juga:

CEO Danantara Pantau Merger GoTo-Grab, Masih Nego Sinyalnya Positif

"Setiap tahunnya, jumlah jemaah umrah Indonesia tercatat mencapai lebih dari dua juta orang, sementara jumlah jemaah haji Indonesia secara konsisten berada di atas dua ratus ribu jemaah," katanya.

Dalam konteks tersebut, investasi terkait aset aset pada fase ini mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta rangkaian aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5 ribu kamar hotel, yang seluruhnya tetap bergantung pada studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

Danantara Investment Management dan Thakher Development Company telah menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan.

Bidang-bidang tanah tersebut direncanakan untuk dikembangkan dalam suatu master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya, selaras dengan kerangka pengembangan urban di Kota Makkah.

Rosan menyatakan, perjanjian ini membentuk fondasi awal bagi keterlibatan jangka panjang di sektor perhotelan Kerajaan Arab Saudi.

"Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengamankan aset-aset strategis yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan bagi para jemaah," katanya.

Ia menegaskan,pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent.

Transaksi ini didukung oleh Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra pengembangan lokal strategis yang menghadirkan keahlian pasar serta pengalaman pengembangan di Makkah.

#Danantara #Investasi #Jemaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia Kekurangan Ribuan Kapal, 70 Persen Kegiatan Ekonomi Libatkan Perkapalan
PT PAL Indonesia sedang disiapkan menjadi induk atau holding khusus bagi galangan kapal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari konsolidasi industri maritim nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 Indonesia Kekurangan Ribuan Kapal, 70 Persen Kegiatan Ekonomi Libatkan Perkapalan
IHSG Anjlok Bikin Investasi Dana Pensiun Dinaikkan, Menko Airlangga Klaim Dalam Batas Aman
Selain peningkatan batas investasi dapen dan perusahaan asuransi, reformasi juga mencakup kebijakan peningkatan minimal free float saham menjadi 15 persen serta rencana demutualisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
IHSG Anjlok Bikin Investasi Dana Pensiun Dinaikkan, Menko Airlangga Klaim Dalam Batas Aman
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Perubahan status demutualisasi BEI juga tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.
Wisnu Cipto - Senin, 02 Februari 2026
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Dananara Buka Peluang Investor Asing Beli Saham BEI
Terkait potensi keterlibatan Danantara, Rosan mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan besaran kepemilikan apabila ikut berinvestasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 01 Februari 2026
Dananara Buka Peluang Investor Asing Beli Saham BEI
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika pasar keuangan global dan domestik.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Danantara Genjot Reformasi Pasar Modal: Demutualisasi BEI dan Free Float 15 Persen
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Terkait skema masuknya apakah melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau mekanisme lain.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan
Danantara Perintahkan Kembangkan Rute KRL Sampai Sukabumi di 2026
KAI untuk bekerja sama dengan INKA (PT Industri Kereta Api (Persero)) dalam pengembangan elektrifikasi jalur kereta api tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Danantara Perintahkan Kembangkan Rute KRL Sampai Sukabumi di 2026
Izin Agincourt Dicabut, Tambang Emas Martabe Diambil BUMN Baru Perminas
PT Agincourt Resources, anak usaha Astra, masuk daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut Satgas PKH karena melanggar aturan kawasan hutan.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Izin Agincourt Dicabut, Tambang Emas Martabe Diambil BUMN Baru Perminas
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Bagikan