Ribuan Kartu Nusuk Belum Terdistribusi dan Diaktivasi, Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi Cari Solusi


Bus Shalawat yang disiapkan PPIH bagi jemaah haji selama di Mekah. Bus ini mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram, pergi dan pulang. Bus Shalawat beroperasi selama 24 jam. ANTARA/HO-Kemenag.
MerahPutih.com - Sekitar 90 ribu jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi melalui Madinah. Namun, tercatat pada, Kamis (15/5) sebanyak 35 ribu Kartu Nusuk jemaah masih belum aktif atau didistribusikan.
Kartu Nusuk sangat penting karena menjadi syarat utama bagi jamaah untuk mengakses layanan dan area penting, seperti Kota Makkah dan Masjidil Haram. Meski saat ini masih ada toleransi penggunaan visa haji untuk akses, ke depan penggunaan kartu ini akan semakin ketat.
Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggelar rapat koordinasi terkait pelayanan bagi jemaah calon haji Indonesia, khususnya mengenai distribusi dan aktivasi Kartu Nusuk yang belum seluruhnya diterima jemaah Indonesia.
"Rapat ini sangat penting, karena kita sedang berada dalam masa transisi tata kelola perhajian baik di Arab Saudi maupun Indonesia. Ini menimbulkan dinamika di lapangan yang harus kita pecahkan bersama," ujar Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M. Hanafi di Madinah, Kamis (15/5).
Baca juga:
Daftar 27 Rute Bus Shalawat yang Antar Jemaah Haji Indonesia ke Masjidil Haram
Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Kementerian Haji untuk Urusan Hubungan Internasional Hasan Almunakhiroh bersama seluruh syarikah mitra layanan haji, serta perwakilan Misi Haji Indonesia yang hadir secara langsung dan daring.
Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh atas pelayanan terhadap jemaah calon haji Indonesia sejak kedatangan mereka pada 2 Mei lalu.
"Kelalaian dalam memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia itu akan mencederai kesuksesan penyelenggaraan haji Arab Saudi di tahun 2025 ini. Oleh karenanya, tadi kita bersama-sama membahas persoalan-persoalan yang muncul, dinamika yang ada dan memberikan solusinya," kata Muchlis.
Persoalan ini awalnya diduga disebabkan distribusi jamaah yang tersebar di sejumlah syarikah. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa tingkat aktivasi Nusuk bervariasi, bahkan ada syarikah yang telah mencapai angka hingga 88 persen. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara

Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah

Profil Irfan Yusuf, Cucu Hasyim Asy'ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
