Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENYELENGGARAAN ibadah haji 2025 tak lepas dari kritik. Poros Muda Nahdlatul mengkritik keras pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang banyak meninggalkan permasalahan akibat buruknya pelayanan hingga membuat para jemaah calon haji Indonesia tidak terlayani dengan baik.
"Penyelenggaraan haji tahun 2025 ini salah satu yang terburuk daripada sebelumnya,” kata Koordinator Poros Muda NU Ramadan Isa kepada media di Jakarta, Minggu (8/6).
Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang berharap penyelenggaraan haji tahun 2025 lebih baik. Atas dasar itu, Poros Muda NU meminta Presiden Prabowo turun tangan mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan hingga kinerja Menteri Agama dan jajarannya.
“Khususnya pada perubahan sistem pelayanan syarikah sehingga para jemaah calon haji menjadi korban ketidakberesan dari mulai pemberangkatan, pemodokan hingga puncak haji (armuzna)," kata dia.
Beberapa permasalahan menjadi perhatian Poros Muda NU dalam penyelenggaraan haji 2025 ini, yakni kekacauan pemondokan, pelayanan transportasi, hingga saat puncak haji banyak jemaah yang telantar saat hendak menuju Arafah dan saat di Muzdalifah hendak menuju Mina untuk Mabit.
Baca juga:
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
"Kemenag tahun ini seperti tidak belajar dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang menyampaikan kepada kami bagaimana pelayanan di sana betul-betul tidak maksimal," jelasnya.
Poros Muda NU, lanjut Ramadhan, mengkritik keras para pejabat negara baik dari Kemenag, BP Haji maupun Timwas DPR yang dinilai tidak kompak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi jemaah bahkan terkesan membiarkan dan tidak paham harus melakukan apa demi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain itu, Poros Muda NU juga nenyentil Menteri Agama Nasaruddin Umar yang seolah-olah menutupi kesemrawutan penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini yang diklaim lancar tidak ada jemaah yang telantar dan sebagainya, padahal banyak masalah baik sejak keberangkatan, saat pemondokan dan puncaknya ketika armuzna.
"Menag mengklaim pelaksanaan penyelenggaraan haji lancar seolah semua tertangani dengan baik, padahal banyak laporan dan keluhan jemaah. Dirjen Haji sampai harus meminta maaf, ini kan jadi contoh pemimpin yang tidak jujur," tegasnya.(knu)
Baca juga:
Saudi Batalkan Skema Tanazul Haji, DPR Minta Syarikah Antisipasi Kepadatan di Mina
