Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 5 Titik Mobile Crisis Rescue Jelang Puncak Haji, Optimalkan Perlindungan Jemaah


Jemaah calon haji (JCH) kategori lanjut usia (lansia) yang diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar. ANTARA/HO-Kemenag Sulsel
MerahPutih.com - Pemerintah tengah melakukan pemberangkatan haji gelombang ke-2 yang langsung menuju Makkah, menjelang puncak haji 2025.
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak ibadah haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rasyid menjelaskan, petugas haji dari berbagai daerah kerja (Makkah, Madinah, dan bandara) akan memiliki tugas masing-masing saat puncak haji nanti.
Ia mencontohkan, petugas haji yang bertugas di Madinah akan berada di bawah komando Satuan Operasional (Satop) Mina. Pembentukan struktur operasional yang solid di wilayah Mina untuk mendukung layanan terbaik bagi jemaah calon haji Indonesia.
Baca juga:
35 Ribu Kartu Nusuk Jamaah Haji Indonesia Belum Diaktifkan
"Nanti akan kita bentuk di Mina itu delapan sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute jamarat," ujarnya.
Harun menegaskan, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula lima titik Mobile Crisis Rescue (MCR) di lantai tiga Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tinggi untuk membantu jamaah dalam kondisi krisis.
"Kita sosialisasikan agar para petugas tidak hanya tahu secara teori, tapi juga praktik di lapangan," kata dia.
Salah satu inovasi yang tengah digencarkan adalah penempatan petugas haji berbasis syarikah (perusahaan pelayanan haji lokal). Hal ini penting dalam pemetaan markas syarikah dan jumlah petugas di tiap lokasi.
"Teman-teman harus hafal delapan syarikah itu, tahu markasnya di mana, dan siapa yang ditugaskan. Ini bagian dari mitigasi operasional di lapangan," kata dia.
Dengan pendekatan ini, kata ia, orientasi medan akan lebih terstruktur. Nantinya saat petugas tiba di Makkah, selain teori, juga akan ada gladi lapangan secara langsung untuk memperkuat pemahaman.
"Jadi nanti ketika ditanya mana pos A, mana sektor ad hoc yang kita pelajari, teman-teman sudah paham," kata dia.
Selain itu, adanya peningkatan jumlah pos pemantauan di area Masjidil Haram. Dari semula tujuh, kini menjadi sembilan pos. Penambahan dilakukan untuk menjangkau jemaah yang tersebar di hotel-hotel sekitar Masjidil Haram.
Pos-pos ini mencakup area strategis seperti Terminal Syib Amir, Bukit Marwa, WC 3, Mathaf, depan Zamzam Tower, kawasan perluasan Abdullah, hingga Jabal Ka’bah.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji

Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara

Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah

Profil Irfan Yusuf, Cucu Hasyim Asy'ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah
