Layanan Makkah Route Diminta Segera Ditambah, Mudahkan Jemaah Haji dan Umrah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Layanan Makkah Route Diminta Segera Ditambah, Mudahkan Jemaah Haji dan Umrah

Jemaah calon Haji asal Indonesia Tiba di Madinah. (Foto: Dok. Kementerian Agama)

MerahPutih.com - Program Makkah Route yang telah diterapkan sejak tahun 2023 ini terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap agar layanan Makkah Route ditambah untuk tiga titik baru di wilayah Indonesia, guna mempermudah proses perjalanan jemaah haji menuju Tanah Suci.

Saat ini, Makkah Route hanya melayani tiga embarkasi, yaitu di Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), dan Solo (Jawa Tengah). Menurut dia, penambahan itu bisa dilakukan di luar pulau Jawa, yakni di Medan (Sumatera Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

"Mudah-mudahan pelaksanaan Makkah Route ini di tahun berikutnya sudah bisa diterapkan bukan hanya di embarkasi Solo, Surabaya, dan Jakarta, tapi di seluruh embarkasi yang ada di Indonesia," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/5).

Baca juga:

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 5 Titik Mobile Crisis Rescue Jelang Puncak Haji, Optimalkan Perlindungan Jemaah

Melalui program tersebut, proses keimigrasian yang biasanya dilakukan pada saat jemaah haji tiba di Arab Saudi, kini dapat diselesaikan di Indonesia sebelum keberangkatan.

Dengan begitu, program tersebut mempersingkat waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan jemaah haji pada saat tiba di Arab Saudi.

"Makkah Route merupakan inovasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji," kata

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Makkah Route, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, pihak otoritas Bandara Adi Soemarmo, Kementerian Agama, serta unsur Kedutaan Besar Arab Saudi.

Selain mempermudah jemaah haji, dia menilai bahwa program itu juga membantu jemaah lansia dan yang berkebutuhan khusus.

DPR mengunjungi Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program Makkah Route bagi jamaah haji asal Indonesia khususnya embarkasi Solo tahun 2025.

Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi salah satu bandara prioritas yang ditunjuk sebagai embarkasi dalam program ini, karena merupakan salah satu daerah dengan jumlah jamaah haji terbanyak.

#DPR #Ibadah Haji #Info Haji Dan Umrah
Bagikan

Berita Terkait

DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Bagikan