Layanan Makkah Route Diminta Segera Ditambah, Mudahkan Jemaah Haji dan Umrah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Layanan Makkah Route Diminta Segera Ditambah, Mudahkan Jemaah Haji dan Umrah

Jemaah calon Haji asal Indonesia Tiba di Madinah. (Foto: Dok. Kementerian Agama)

MerahPutih.com - Program Makkah Route yang telah diterapkan sejak tahun 2023 ini terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap agar layanan Makkah Route ditambah untuk tiga titik baru di wilayah Indonesia, guna mempermudah proses perjalanan jemaah haji menuju Tanah Suci.

Saat ini, Makkah Route hanya melayani tiga embarkasi, yaitu di Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), dan Solo (Jawa Tengah). Menurut dia, penambahan itu bisa dilakukan di luar pulau Jawa, yakni di Medan (Sumatera Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

"Mudah-mudahan pelaksanaan Makkah Route ini di tahun berikutnya sudah bisa diterapkan bukan hanya di embarkasi Solo, Surabaya, dan Jakarta, tapi di seluruh embarkasi yang ada di Indonesia," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/5).

Baca juga:

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 5 Titik Mobile Crisis Rescue Jelang Puncak Haji, Optimalkan Perlindungan Jemaah

Melalui program tersebut, proses keimigrasian yang biasanya dilakukan pada saat jemaah haji tiba di Arab Saudi, kini dapat diselesaikan di Indonesia sebelum keberangkatan.

Dengan begitu, program tersebut mempersingkat waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan jemaah haji pada saat tiba di Arab Saudi.

"Makkah Route merupakan inovasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji," kata

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Makkah Route, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, pihak otoritas Bandara Adi Soemarmo, Kementerian Agama, serta unsur Kedutaan Besar Arab Saudi.

Selain mempermudah jemaah haji, dia menilai bahwa program itu juga membantu jemaah lansia dan yang berkebutuhan khusus.

DPR mengunjungi Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program Makkah Route bagi jamaah haji asal Indonesia khususnya embarkasi Solo tahun 2025.

Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi salah satu bandara prioritas yang ditunjuk sebagai embarkasi dalam program ini, karena merupakan salah satu daerah dengan jumlah jamaah haji terbanyak.

#DPR #Ibadah Haji #Info Haji Dan Umrah
Bagikan
Ditulis Oleh

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Dana uang muka (down payment/DP) haji Indonesia untuk tahun 2027 senilai 14 juta riyal mendadak diblokir Pemerintah Arab Saudi
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Pendaftaran seleksi petugas kesehatan haji ini mulai dibuka pada 20 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Bahas RUU TPPO, DPR Beri Sinyal Lahirnya Badan Baru di RI
Komisi XIII DPR memberi sinyal revisi UU TPPO bisa melahirkan badan baru khusus untuk menangani perdagangan orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
Bahas RUU TPPO, DPR Beri Sinyal Lahirnya Badan Baru di RI
Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Rp 107 Juta Per Orang, Naik Rp 19 Juta Lebih
Pemerintah melalui Menhaj mengusulkan biaya haji 2027 sebesar Rp107,34 juta per jamaah. Kenaikan dipicu harga avtur, kurs rupiah, dan geopolitik Timur Tengah.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Rp 107 Juta Per Orang, Naik Rp 19 Juta Lebih
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Perbaiki Status Guru PPPK Paruh Waktu
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima pandangan Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Bekas ketua Ombudsman Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik pada 8 Juni 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
DPR Terima Surat Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara, Ini Spesifikasi Kapal Perang Itu
Kapal dibuat oleh Galangan Kapal Uljanic Yugoslavia Tahun 1981 dengan bobot 1.850 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
DPR Terima Surat Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara, Ini Spesifikasi Kapal Perang Itu
Bagikan