Kepadatan Mina masih Jadi Persoalan, Ketua Komisi VIII DPR: Perlu Terobosan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Kepadatan Mina masih Jadi Persoalan, Ketua Komisi VIII DPR: Perlu Terobosan

Melempar jumrah. (Foto: Antara)

MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Marwan Dasopang menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, persoalan kepadatan jemaah di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi bersama.

"Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah," kata Marwan di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (29/6).

Selain persoalan ruang, Marwan juga mencatat sejumlah fasilitas di Mina yang belum berfungsi secara optimal. Mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.

Ada berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas.

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Marwan Dasopang



Marwan menegaskan perlunya langkah-langkah baru dan terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji. Menurutnya, apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia, maka perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang pola penempatan jemaah.

"Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi," kata Marwan.

Baca juga:

Jamaah Haji Indonesia Masuk Fase Lontar Jamarah, Tim Mobil Krisis Siaga di Mina



Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan. Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah calon haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, tapi kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.

"Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda," jelasnya.

Marwan menegaskan skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.

"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," tegasnya.(Pon)






Baca juga:

Muzdalifah-Mina Jalur Haji Terpadat, Panwas DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Jemaah Tercecer






#Ibadah Haji #Haji 2026 #Minah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Salah satu perubahan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga peserta seleksi tidak lagi harus datang ke Jakarta untuk mengikuti tes.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
75 Ribu Orang Daftar Jadi Petugas Haji 2027, Yang Bakal Diterima di Bawah 1000 Orang
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Dana uang muka (down payment/DP) haji Indonesia untuk tahun 2027 senilai 14 juta riyal mendadak diblokir Pemerintah Arab Saudi
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Terganjal Isu Asuransi Jamaah, DP Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Pendaftaran seleksi petugas kesehatan haji ini mulai dibuka pada 20 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Syarat, Jadwal, hingga Kriteria Tenaga Kesehatan untuk Petugas Haji Tahun Depan
Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Rp 107 Juta Per Orang, Naik Rp 19 Juta Lebih
Pemerintah melalui Menhaj mengusulkan biaya haji 2027 sebesar Rp107,34 juta per jamaah. Kenaikan dipicu harga avtur, kurs rupiah, dan geopolitik Timur Tengah.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Rp 107 Juta Per Orang, Naik Rp 19 Juta Lebih
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Pemerintah Usulkan Pendanaan Haji 2027 60:40 Persen
Demi meringankan beban calon jemaah haji dalam membayar BPIH.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pemerintah Usulkan Pendanaan Haji 2027 60:40 Persen
Bakom RI Ungkap Presiden Prabowo Minta Masa Tunggu Haji Dipersingkat
Pemerintah telah memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler, dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Bakom RI Ungkap Presiden Prabowo Minta Masa Tunggu Haji Dipersingkat
Besok Batas Terakhir, DPR Ingatkan Menhaj Segera Setor Bukti DP Haji 2027 ke Arab Saudi
Komisi VIII DPR RI mendesak Kemenhaj segera setor bukti DP haji 2027 Rp4 triliun ke e-wallet Pemerintah Arab Saudi. DPR khawatir dana umat bermasalah jika dokumen tidak lengkap.
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Besok Batas Terakhir, DPR Ingatkan Menhaj Segera Setor Bukti DP Haji 2027 ke Arab Saudi
Masa Tinggal Jemaah Haji Bakal Dipersingkat, Arab Saudi Berikan Tambahan Slot Penerbangan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah haji dengan menyediakan berbagai kemudahan selama berada di Tanah Suci
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Masa Tinggal Jemaah Haji Bakal Dipersingkat, Arab Saudi Berikan Tambahan Slot Penerbangan
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Setiap lembaga harus menjalankan fungsi sesuai ketentuan. KBIHU, misalnya, harus berperan sebagai lembaga pembimbing ibadah, bukan menjalankan aktivitas bisnis yang menyimpang dari tugasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Bagikan