Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Angin gurun yang membakar kulit menyambut kedatangan rombongan delegasi Indonesia di hamparan pasir putih Arafah. Di bawah kepungan suhu ekstrem Arab Saudi, deretan tenda putih berdiri angkuh bersiap menampung ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia.
Kehadiran Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, pada Kamis (21/5) waktu setempat, seketika memecah kesunyian lokasi sakral tersebut demi memastikan kelayakan fasilitas menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Pengecekan mendadak ini langsung membongkar sejumlah masalah klasik seputar ruang hunian jemaah.
Baca juga:
Tim pemantau menemukan selisih kapasitas ruang tidur pada sejumlah titik penampungan. Sebuah tenda berkapasitas 350 jemaah nyatanya hanya menyediakan 332 tempat tidur, sehingga memicu ancaman krisis ruang istirahat.
Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,
ujar Menhaj Irfan Yusuf.
Hitung Manual dan Tolak Tragedi Berulang
Pemerintah menolak keras replikasi buruknya pelayanan tahun lalu akibat keterbatasan ruang tampung jemaah. Manajemen pelayanan haji kini menerapkan pengawasan super ketat demi mencegah penumpukan manusia tanpa ruang gerak memadai.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah tidak mendapatkan tempat,” tegas Menhaj.
Pemeriksaan serupa segera bergeser menuju Mina, lokasi jemaah menetap dengan durasi waktu lebih lama. Tim Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mendapat perintah bergerak cepat menyelesaikan seluruh kekurangan dalam hitungan hari.
Seluruh pergerakan, pembagian kelompok terbang, hingga penataan tenda kini berada penuh bawah komando PPIH, sekaligus melarang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) bertindak mandiri.
“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” ucap Menhaj menambahkan.
Sanksi Tegas Penguasaan Tenda Kelompok
Ketegangan sempat meningkat kala Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menemukan berbagai spanduk ilegal penanda kelompok tertentu. Petugas langsung membersihkan area steril tersebut dari ego sektoral ormas maupun pembimbing swasta.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” kata Dahnil Anzar.
Baca juga:
Keluarga Menkeu Batal Berangkat Haji, Purbaya: Mungkin Belum Rezeki
Kementerian Haji dan Umrah menjamin kesetaraan hak fasilitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang kelompok bimbingan. Praktik monopoli ruang tidur oleh oknum tertentu akan mendapat ganjaran hukuman berat dari pemerintah.
“Tidak boleh ada tenda didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” tutur Dahnil
