Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan

Ilustrasi. (Merahputih.com/Ismail)

MerahPutih.com - Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mencegah keberangkatan 13 orang warga negara Indonesia yang terindikasi hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural melalui Bandara Internasional Soetta.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengimbau umat muslim untuk menghindari upaya menunaikan ibadah haji secara nonprosedural, termasuk salah satunya menggunakan visa selain visa haji.

“Saya mengimbau juga sebagai pemerintah kepada umat Islam, khususnya yang berniat untuk menunaikan ibadah haji, ikuti saja ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah, telah mengatur berbagai persiapan haji. Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.

Baca juga:

Haji 2026 Terancam Perang di Timur Tengah, Komisi VIII DPR RI Bongkar Rahasia Keamanan Calon Jemaah Indonesia

“Jangan menggunakan paspor biasa terus pergi ke negara lain, kemudian berangkat ke Arab Saudi. Kadang-kadang begitu di Saudi pun ada masalah karena kalau paspor Indonesia, dia itu akan menggunakan visa khusus, namanya visa haji,” ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu modus haji nonprosedural adalah berangkat dari Indonesia ke negara tetangga yang bebas visa terlebih dahulu. Kemudian, melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi sehingga akhirnya telantar.

Pengelolaan penyelenggaraan haji berbeda dengan umrah. Haji diatur sepenuhnya oleh pemerintah, sementara umrah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara swasta.

"Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam membantu rakyat melaksanakan ketentuan ajaran agamanya.

Oleh karena itu, semua umat yang hendak berhaji diminta mematuhi peraturan yang telah disiapkan pemerintah.

“Sepanjang pelaksanaan haji itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan resmi dari pemerintah dan penyelenggaranya adalah kementerian urusan haji sekarang ini, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap jamaah hajinya,” katanya. (*)

#Haji 2026 #Jemaah Haji #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Yusril Ihza Mahendra membantah membahas isu cawapres, penyadapan hingga makar saat bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ini agenda pertemuannya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara. RUU ditargetkan diajukan pada awal 2027.
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Bagikan