BPKH Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Tanah Suci Untuk Makan Jemaah Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
BPKH Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Tanah Suci Untuk Makan Jemaah Haji

Jemaah calon haji (JCH) kategori lanjut usia (lansia) yang diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar. ANTARA/HO-Kemenag Sulsel

MerahPutih.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melakukan penyewaan hotel untuk digunakan calon haji Indonesia secara langsung di Arab Saudi. Sebanyak delapan hotel di Makkah dan satu hotel di Madinah berhasil disewa dan telah dikontrak bersama Kementerian Agama selama musim haji 2025.

Selain itu, kerja sama pemanfaatan area komersial dan lobi hotel yang ditempati jemaah calon haji Indonesia. BPKH dan Kemenag akan menyewakan lobi hotel kepada UMKM Indonesia.

Ia menyatakan akan terus memperbesar peluang kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan logistik jamaah haji Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan produk halal Indonesia.

"Saat ini kami masih terus fokus untuk memperbesar kesempatan atau peluang untuk berkolaborasi menyuplai kebutuhan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta, Senin (26/5).

Baca juga:

Timwas Haji DPR Apresiasi Kartu Nusuk Digital, Tapi Masih Ada Kendala

Dalam penyelenggaraan haji 2025, BPKH telah mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Tanah Suci. Angka ini melonjak drastis dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 75 ton.

Pengiriman ratusan ton bumbu asli Indonesia ini sebagai bagian dalam memperkuat industri ekonomi haji di dalam dan luar negeri.

"Feedback sejauh ini yang kami dapatkan dan kami selalu melakukan survei kepada jamaah Indonesia, hingga saat ini mereka sangat menikmati makanan yang bercita rasa Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakna, sinergi antara industri dalam negeri dan mitra di Arab Saudi sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal global.

Langkah ini, lanjut ia, sekaligus menjadi wujud nyata BPKH dalam mengembangkan ekonomi syariah nasional, tak hanya melalui pengelolaan dana haji, tetapi juga lewat dukungan terhadap industri halal yang terhubung langsung dengan kebutuhan jemaah.

"Ini tentu saja akan perlu ada engagement dan keterkaitan di antara industri yang ada di Indonesia dengan di sana (Arab Saudi)," kata Fadlul.

Tak hanya pengiriman bumbu, sebagai bagian dari layanan konsumsi, BPKH menyediakan makanan siap saji (ready to eat) bagi jemaah pada saat puncak haji di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) pada musim haji 2025. (*)

#Info Haji Dan Umrah #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah
Thakher City termasuk pengembangan kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Makkah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
MBS menelepon Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas bencana di Indonesia serta membahas perkembangan rencana pembangunan perkampungan haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Ia mendesak pemerintah untuk segera merevisi skenario tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan