BPKH Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Tanah Suci Untuk Makan Jemaah Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
BPKH Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Tanah Suci Untuk Makan Jemaah Haji

Jemaah calon haji (JCH) kategori lanjut usia (lansia) yang diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar. ANTARA/HO-Kemenag Sulsel

MerahPutih.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah melakukan penyewaan hotel untuk digunakan calon haji Indonesia secara langsung di Arab Saudi. Sebanyak delapan hotel di Makkah dan satu hotel di Madinah berhasil disewa dan telah dikontrak bersama Kementerian Agama selama musim haji 2025.

Selain itu, kerja sama pemanfaatan area komersial dan lobi hotel yang ditempati jemaah calon haji Indonesia. BPKH dan Kemenag akan menyewakan lobi hotel kepada UMKM Indonesia.

Ia menyatakan akan terus memperbesar peluang kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan logistik jamaah haji Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan produk halal Indonesia.

"Saat ini kami masih terus fokus untuk memperbesar kesempatan atau peluang untuk berkolaborasi menyuplai kebutuhan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta, Senin (26/5).

Baca juga:

Timwas Haji DPR Apresiasi Kartu Nusuk Digital, Tapi Masih Ada Kendala

Dalam penyelenggaraan haji 2025, BPKH telah mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Tanah Suci. Angka ini melonjak drastis dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 75 ton.

Pengiriman ratusan ton bumbu asli Indonesia ini sebagai bagian dalam memperkuat industri ekonomi haji di dalam dan luar negeri.

"Feedback sejauh ini yang kami dapatkan dan kami selalu melakukan survei kepada jamaah Indonesia, hingga saat ini mereka sangat menikmati makanan yang bercita rasa Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakna, sinergi antara industri dalam negeri dan mitra di Arab Saudi sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal global.

Langkah ini, lanjut ia, sekaligus menjadi wujud nyata BPKH dalam mengembangkan ekonomi syariah nasional, tak hanya melalui pengelolaan dana haji, tetapi juga lewat dukungan terhadap industri halal yang terhubung langsung dengan kebutuhan jemaah.

"Ini tentu saja akan perlu ada engagement dan keterkaitan di antara industri yang ada di Indonesia dengan di sana (Arab Saudi)," kata Fadlul.

Tak hanya pengiriman bumbu, sebagai bagian dari layanan konsumsi, BPKH menyediakan makanan siap saji (ready to eat) bagi jemaah pada saat puncak haji di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) pada musim haji 2025. (*)

#Info Haji Dan Umrah #Ibadah Haji #Jemaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Profil Irfan Yusuf, Cucu Hasyim Asy'ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah
Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Ia merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Profil Irfan Yusuf, Cucu Hasyim Asy'ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Bagikan