Timwas Haji DPR RI Sidak Layanan di Tanah Suci, Hotel Sempit Jadi Sorotan Utama

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Timwas Haji DPR RI Sidak Layanan di Tanah Suci, Hotel Sempit Jadi Sorotan Utama

Ilustrasi. ANTARA/Citro Atmoko

Merahputih.com - Timwas Haji DPR RI memperketat pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci guna memastikan standar akomodasi, katering, hingga legalitas visa berjalan sesuai prosedur.

Langkah ini bertujuan mengawal hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Haji agar seluruh jemaah mendapatkan fasilitas yang layak selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Baca juga:

125 Ribu Lebih Jemaah Calon Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Evaluasi Kapasitas Kamar dan Variasi Menu Katering

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pengawasan di lapangan akan merujuk sepenuhnya pada hasil Panja yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama Timwas mencakup penempatan jemaah di kamar hotel agar tidak melebihi kapasitas yang disepakati.

“Ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (11/5).

Cucun menekankan pentingnya kelayakan ruang tinggal bagi jemaah. DPR tidak akan menoleransi kebijakan yang memaksakan jemaah menghuni kamar sempit dengan jumlah personel berlebih.

Ibadah

“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegasnya.

Selain masalah hunian, Timwas juga menyoroti aspek katering. Meskipun kualitas makanan secara umum dianggap baik, muncul laporan mengenai kejenuhan menu yang dialami jemaah. Timwas mendorong adanya variasi menu agar kondisi fisik jemaah tetap terjaga selama di Tanah Suci.

Penindakan Jemaah Nonprosedural dan Koordinasi Lintas Sektor

Subjudul kedua mencakup aspek keamanan dan legalitas perjalanan haji. Timwas Haji DPR RI mengapresiasi pengetatan skrining terhadap jemaah nonprosedural melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Cucun memastikan bahwa sistem skrining saat ini jauh lebih efektif dalam mendeteksi penggunaan visa non-haji untuk masuk ke wilayah Arab Saudi selama musim haji.

Baca juga:

Ketepatan Waktu Keberangkatan Capai 96 Persen, Terminal Khusus Mudahkan Jemaah Haji

“Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, terskrining,” ungkapnya.

Seluruh hasil temuan di lapangan nantinya menjadi bahan evaluasi total bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), baik yang bertugas di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Haji Ilegal #DPR #DPR RI #Timwas Haji DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.

Berita Terkait

DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan