Timwas Haji DPR RI Sidak Layanan di Tanah Suci, Hotel Sempit Jadi Sorotan Utama

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Timwas Haji DPR RI Sidak Layanan di Tanah Suci, Hotel Sempit Jadi Sorotan Utama

Ilustrasi. ANTARA/Citro Atmoko

Merahputih.com - Timwas Haji DPR RI memperketat pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci guna memastikan standar akomodasi, katering, hingga legalitas visa berjalan sesuai prosedur.

Langkah ini bertujuan mengawal hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Haji agar seluruh jemaah mendapatkan fasilitas yang layak selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Baca juga:

125 Ribu Lebih Jemaah Calon Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Evaluasi Kapasitas Kamar dan Variasi Menu Katering

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pengawasan di lapangan akan merujuk sepenuhnya pada hasil Panja yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama Timwas mencakup penempatan jemaah di kamar hotel agar tidak melebihi kapasitas yang disepakati.

“Ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (11/5).

Cucun menekankan pentingnya kelayakan ruang tinggal bagi jemaah. DPR tidak akan menoleransi kebijakan yang memaksakan jemaah menghuni kamar sempit dengan jumlah personel berlebih.

Ibadah

“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegasnya.

Selain masalah hunian, Timwas juga menyoroti aspek katering. Meskipun kualitas makanan secara umum dianggap baik, muncul laporan mengenai kejenuhan menu yang dialami jemaah. Timwas mendorong adanya variasi menu agar kondisi fisik jemaah tetap terjaga selama di Tanah Suci.

Penindakan Jemaah Nonprosedural dan Koordinasi Lintas Sektor

Subjudul kedua mencakup aspek keamanan dan legalitas perjalanan haji. Timwas Haji DPR RI mengapresiasi pengetatan skrining terhadap jemaah nonprosedural melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Cucun memastikan bahwa sistem skrining saat ini jauh lebih efektif dalam mendeteksi penggunaan visa non-haji untuk masuk ke wilayah Arab Saudi selama musim haji.

Baca juga:

Ketepatan Waktu Keberangkatan Capai 96 Persen, Terminal Khusus Mudahkan Jemaah Haji

“Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, terskrining,” ungkapnya.

Seluruh hasil temuan di lapangan nantinya menjadi bahan evaluasi total bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), baik yang bertugas di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Haji Ilegal #DPR #DPR RI #Timwas Haji DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.

Berita Terkait

DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan