Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Teladan Ramadan dari Kudus, Patungan ASN untuk THR PPPK Paruh Waktu

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 Februari 2026
Teladan Ramadan dari Kudus, Patungan ASN untuk THR PPPK Paruh Waktu

Ilustrasi THR Lebaran. (Foto: Pixabay/Ekoanug)

MerahPutih.com - Bulan Suci Ramadan merupakan momen yang tepat untuk berbagi. Mungkin pemerintah pusat ataupun daerah di Indonesia bisa meniru cara berbagi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab untuk berdonasi membantu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang tidak memperoleh tunjangan hari raya (THR) sesuai regulasi.

"Imbauan untuk berdonasi ini sifatnya sukarela dan tanpa unsur paksaan,” katanya, usai memimpin apel peringatan Hari Sampah Nasional di Lapangan Tennis Indoor Angga Sasana Kridha Kudus, Senin (23/2).

Baca juga:

Asoy! THR ASN Cair di Pekan Pertama Ramadan

Wujud Solidaritas Ramadan

Bupati menjabarkan donasi patungan THR ini akan dikoordinasikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), mengingat PPPK paruh waktu tersebar di berbagai OPD.

Menurut Sam’ani, ajakan berdonasi merupakan bentuk empati dan solidaritas dari ASN yang menerima THR agar dapat berbagi kebahagiaan menjelang Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Ini sebagai bentuk solidaritas. Teman-teman OPD mengumpulkan donasi dari ASN yang berkenan berbagi kepada teman-teman yang tidak mendapatkan THR. Yang penting tidak ada pemaksaan dan dilakukan dengan ikhlas,” imbuhnya, dikutip Antara

Sam’ani menambahkan program serupa pernah dilakukan saat dirinya menjabat Kepala Dinas PUPR Kudus, sebagai wujud kebersamaan antarpegawai.

Baca juga:

Purbaya Janjikan THR Lebaran Abdi Negara Cair Awal Puasa, Totalnya Rp 55 T

Mekanisme Donasi

Mekanisme pengumpulan donasi akan dilakukan di tingkat OPD, kemudian disalurkan kepada PPPK paruh waktu melalui kepala dinas masing-masing.

Dengan cara ini, lanjut Bupati diharapkan seluruh pegawai, termasuk PPPK paruh waktu, tetap dapat merasakan kebahagiaan menyambut Idul Fitri.

“Aksi donasi ini dalam rangka solidaritas untuk berbahagia bersama dalam merayakan hari raya,” tandas Sam’ani. (*)

#THR #Kabupaten Kudus #ASN
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.

Berita Terkait

DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Menko Ekonomi menegaskan pemerintah memutuskan untuk terus memberlakukan kebijakan WFH bagi kalangan ASN
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
WFH ASN Turunkan Konsumsi Pertalite Nasional 9%, Kebijakan Diperpanjang 2 Bulan
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
Kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus tetap menjadi prioritas utama.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
DPR RI Ingatkan Risiko Krisis Pendidik Jika Guru Non-ASN Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data akurat di tiap wilayah
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
DPR RI Ingatkan Risiko Krisis Pendidik Jika Guru Non-ASN Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027
DPR Dorong Rekrutmen Guru Hanya Lewat CPNS
Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, dia yakin negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
DPR Dorong Rekrutmen Guru Hanya Lewat CPNS
Pemerintah Paling Cepat Cairkan Gaji ke-13 Juni 2026, Ini Skema Detailnya!
Pemerintah telah menetapkan skema gaji ke-13 tahun 2026 melalui PP Nomor 9 Tahun 2026 yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Pemerintah Paling Cepat Cairkan Gaji ke-13 Juni 2026, Ini Skema Detailnya!
XPORIA 2026 Jadi Ajang Kolaborasi, Bank Jakarta Perkuat Ekosistem Ekonomi Terintegrasi
Bank Jakarta menggelar XPORIA 2026 pada 20-23 April 2026. Acara ini memperkuat ekosistem ekonomi terintegrasi.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
XPORIA 2026 Jadi Ajang Kolaborasi, Bank Jakarta Perkuat Ekosistem Ekonomi Terintegrasi
Bagikan