Satu Kamar Diisi 12 Orang, Timwas Haji DPR Semprot Kemenhaj Soal Hotel Tak Manusiawi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 13 Mei 2026
Satu Kamar Diisi 12 Orang, Timwas Haji DPR Semprot Kemenhaj Soal Hotel Tak Manusiawi

Ibadah Haji di Mekah. (foto: dok Kementerian Agama)

Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 memastikan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini guna menjamin hak-hak jemaah terpenuhi secara manusiawi. Fokus pengawasan meliputi pemondokan, katering, fasilitas di Armuzna, hingga penindakan tegas terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang menyasar jemaah lansia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pengawasan tahun ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas belaka. Timwas berkomitmen memverifikasi kesesuaian fasilitas di lapangan dengan keputusan Panja dan rapat kerja pemerintah.

Baca juga:

Suhu Makkah Tembus 42 Derajat Celsius, Calon Haji Indonesia Diminta Hemat Tenaga

Temuan Kamar 'Sarden' dan Jarak Hotel yang Melenceng

Timwas menerima laporan serius mengenai kondisi pemondokan di Madinah yang dinilai tidak layak. Terdapat indikasi kamar hotel yang seharusnya berkapasitas empat orang, justru dipaksakan untuk dihuni hingga dua belas jemaah.

“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau tempat tidur memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” tegas Abdul Wachid usai Rapat Timwas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).

Selain masalah kapasitas, Timwas menyoroti adanya hotel jemaah yang berjarak hingga 13 kilometer dari titik layanan utama. Padahal, standar maksimal yang disepakati Panja Haji DPR RI hanya sejauh 4,5 kilometer.

Polemik Kesiapan Tenda Arafah dan Bahaya Kepadatan di Mina

Perbedaan data kesiapan tenda di Arafah antara pemerintah dan temuan lapangan menjadi perhatian khusus. Jika pemerintah mengklaim kesiapan sudah menyentuh 75 persen, data yang diterima DPR menunjukkan angka tersebut baru mencapai 48 persen.

Kondisi di Mina juga terancam mengalami kepadatan ekstrem. Tanpa program Tanazul (pengurangan kepadatan) yang optimal, satu jemaah diprediksi hanya mendapatkan ruang seluas 0,70 meter persegi di dalam tenda.

Baca juga:

Angka Kematian Jemaah Haji Meningkat, Pemerintah Didesak Perkuat Fasilitas Medis

“Kalau satu orang hanya mendapat ruang sekitar 0,70 meter, itu praktis hanya cukup untuk jongkok. Tujuannya (Tanazul) supaya jemaah lebih nyaman dan tidak overload di tenda,” jelas Wachid.

Terkait isu pungli, Wachid mengungkap adanya laporan pungutan terhadap jemaah lansia oleh oknum petugas daerah. Ia menegaskan bahwa pendampingan lansia adalah kewajiban petugas dan tidak boleh membebani jemaah dengan biaya tambahan apa pun. Anggota Timwas dijadwalkan berangkat secara bertahap mulai 16 Mei 2026 untuk menyisir langsung kondisi di Madinah dan Makkah.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Haji Ilegal #Jamaah Haji #DPR RI #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.

Berita Terkait

Nabung Haji Berhadiah Umrah, BSI Berangkatkan 50 Nasabah Terpilih
Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyerahkan secara simbolis hadiah umroh kepada Jama'ah di Jakarta, Jum'at (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
Nabung Haji Berhadiah Umrah, BSI Berangkatkan 50 Nasabah Terpilih
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Bagikan