Ragam Kebijakan Pemerintah Buat Dongkrak Ekonomi di Ramadan 2025

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 17 Maret 2025
Ragam Kebijakan Pemerintah Buat Dongkrak Ekonomi di Ramadan 2025

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/Yashinta Difa

MerahPutih.com - Sepanjang 2024 perekonomian nasional menunjukkan capaian pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,03 persen (yoy).

Pemerintah telah menyiapkan beragam kebijakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 guna mendorong pergerakan perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, berbagai program yang disiapkan yakni mulai dari program pariwisata selama periode Idul Fitri. Jumlah perjalanan wisata selama periode libur Lebaran tahun ini diproyeksikan sebanyak 122,1 juta perjalanan.

Kemudian, pemerintah juga mempersiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang ditambah sebesar 6 persen untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20 persen untuk perjalanan jarak jauh (Barrier Gate to Barrier Gate) di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Idulfitri, serta H+7 hingga H+8 Idul Fitri.

Baca juga:

Harga Berbagai Komoditas Pangan di Kota Bandung Meningkat, Cabai Rp 100 Ribu Per Kilogram

Percepatan program kendaraan bermotor listrik yang telah disepakati bantuan Pemerintah sebesar Rp7 juta per unit motor juga menjadi salah satu program pemerintah guna sambut Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu , terdapat juga kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Penyaluran THR ASN Pusat dan Daerah serta pensiunan pada dua minggu sebelum Idul Fitri, serta program belanja nasional antara lain Friday Mubarak pada 28 Februari – 28 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp 75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14 – 30 Maret 2025 dengan target transaksi Rp 30 triliun, dan kampanye belanja daring (online) Ramadhan di seluruh niaga-el (e-commerce).

Di samping menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian tersebut, Pemerintah juga terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan, termasuk perang tarif.

Airlangga yakin fondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat.

"Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini," katanya. (*)

#Ramadan #Info Ramadhan #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Hingga penutupan 16 Oktober, kondisi IHSG di 5.185. Ada penurunannya sekitar 33,29 persen, dari level saat pelantikan 7.772,60.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, 6 Kali IHSG Sentuh Titik Kritis
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Bagikan