Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain

Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/nym/aa

MerahPutih.com - Tidak terbitnya visa haji furoda oleh pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2025 menuai polemik. Sebab, hal tersebut merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.

Menanggapi persoalan tersebut, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan di musim haji tahun depan.

"Tentu kami sangat berharap ya, sangat berharap bagaimana ke depan kita perbaiki. Karena saya tahu betul bagaimana perasaan mereka yang furoda, sudah mendaftar, sudah izin keluarga, sudah terbayang-bayang melihat ka’bah," kata Muzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6).

"Itu semua orang datang itu bukan mau bisnis, orang datang mau ibadah. Orang datang rela mengeluarkan biayanya," sambungnya.

Alumni Universitas Indonesia ini berharap pemerintah hingga DPR RI melakukan koordinasi dan merumuskan perbaikan agar permasalahan tersebut tidak terulang.

Baca juga:

Visa Haji Furoda Gagal Terbit karena Peraturan Ketat Arab Saudi, Menag: Pengembalian Uang Calon Jemaah Tergantung Agen

"Kita PKS melihat mereka tentu dengan keprihatinan, kita berharap Kementerian Agama bersama DPR, dan juga Kemlu, imigrasi dengan kedutaan Arab Saudi, kita bisa perbaiki," katanya.

Ia meminta pemerintah untuk memakai jatah dari negara lain. Hal ini karena beberapa negara, jemaah haji tidak terlalu banyak. Menurutnya, hal ini menjadi solusi alternatif untuk mengakomodasi keberangkatan jemaah haji furoda asal Indonesia.

"Ada jatah-jatah luar negeri yang negara-negara lain sudah pernah kita coba kunjungan PKS ke Uzbekistan, dan lain-lain, mereka tidak banyak jamaah hajinya," imbuhnya.

"Nah mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagus diserahkan ke Indonesia," tambahnya.

Menurutnya alternatif ini dapat dipertimbangkan agar keberangkatan haji furoda tidak menganggu antrean keberangkatan haji reguler. Apalagi, lanjutnya, lama antrean haji reguler di Indonesia telah mencapai waktu 15 tahun hingga 20 tahun.

"Lima belas tahun (antre), ada daerah yang sudah 20 tahun, ada daerah yang sudah lebih dari itu. Mudah-mudahan semakin baik ke depan jemaah hajinya," pungkasnya. (Pon)

#Haji Furoda #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Ibadah Haji #Info Haji Dan Umrah #Iqra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Hajj Banking Award 2025 Perkuat Ekosistem Haji
Annual Meeting & Hajj Banking Award Tahun 2025 telah diselenggarakan sebanyak tiga kali selama masa kepengurusan BPKH periode 2022–2027.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Hajj Banking Award 2025 Perkuat Ekosistem Haji
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat raker di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Desember 2025
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
MBS menelepon Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas bencana di Indonesia serta membahas perkembangan rencana pembangunan perkampungan haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan