Pemulangan Calon Haji Dimulai 11 Juni, Tapi Lokasi Bandara Masih Jadi Tanda Tanya

Ilustrasi: Calhaj Embarkasi Solo diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Adi Soemarmo. (Merahputih.com/Ismail)
Merahputih.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Anggia Erma Rini menyoroti masih adanya ketidakpastian informasi terkait lokasi keberangkatan jemaah. Ketidakpastian itu apakah kepulangan melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau juga melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.
"Tadi saya masih mendengar ada ketidakpastian. Apakah akan ada pergerakan jemaah dari Madinah pada 11 Juni atau semuanya dari Jeddah? Ini harus segera dipastikan," ujar Anggia dalam keterangannya, Senin (3/6).
Berdasarkan data terbaru, pemulangan gelombang pertama dijadwalkan dari Jeddah pada 11-25 Juni 2025, sedangkan gelombang kedua dari Madinah akan berlangsung pada 26 Juni-10 Juli 2025.
Baca juga:
Jelang Puncak Haji, Jamaah Diimbau Bawa Obat Pribadi Antisipasi Panas Ekstrem
"Jangan sampai jemaah tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kasihan kalau mereka bingung di lapangan," ucap dia.
Tiga maskapai penerbangan akan bertanggung jawab atas pemulangan jemaah haji tahun ini yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air.
Garuda Indonesia akan mengerahkan 14 pesawat berbadan lebar untuk mengangkut lebih dari 104 ribu jemaah dari tujuh embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Jakarta-Pondok Gede. Garuda Indonesia berkomitmen menjaga tingkat ketepatan waktu yang tinggi, seperti yang telah ditunjukkan selama fase keberangkatan (96,4%).
Sementara itu, Saudi Airlines dan Lion Air akan melayani sisa jemaah dari enam embarkasi lain, termasuk Surabaya, Batam, Banjarmasin, dan Palembang. Secara keseluruhan, 221 ribu jemaah akan dipulangkan dalam 528 kelompok terbang (kloter).
Baca juga:
Rangkaian Ibadah Haji Segera Dimulai, Jamaah Indonesia Berpindah ke Arafah pada 4 Juni
Anggia juga mendesak semua pihak terkait untuk mempersiapkan diri secara matang menjelang pemulangan jemaah haji Indonesia yang akan dimulai pada 11 Juni 2025.
Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan mitigasi masalah sejak dini agar tidak terjadi hambatan dalam proses kepulangan 221 ribu jemaah.
"Mitigasi terhadap segala persoalan menjelang kepulangan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai telat, dan harus benar-benar terkoordinasi antara pihak bandara, maskapai, pesawat, hingga kru," tegasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara

Kementerian Haji Didesak Segera Lengkapi Struktur Kelembagaan

Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
