Pemulangan Calon Haji Dimulai 11 Juni, Tapi Lokasi Bandara Masih Jadi Tanda Tanya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
Pemulangan Calon Haji Dimulai 11 Juni, Tapi Lokasi Bandara Masih Jadi Tanda Tanya

Ilustrasi: Calhaj Embarkasi Solo diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Adi Soemarmo. (Merahputih.com/Ismail)

Merahputih.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Anggia Erma Rini menyoroti masih adanya ketidakpastian informasi terkait lokasi keberangkatan jemaah. Ketidakpastian itu apakah kepulangan melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau juga melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.

"Tadi saya masih mendengar ada ketidakpastian. Apakah akan ada pergerakan jemaah dari Madinah pada 11 Juni atau semuanya dari Jeddah? Ini harus segera dipastikan," ujar Anggia dalam keterangannya, Senin (3/6).

Berdasarkan data terbaru, pemulangan gelombang pertama dijadwalkan dari Jeddah pada 11-25 Juni 2025, sedangkan gelombang kedua dari Madinah akan berlangsung pada 26 Juni-10 Juli 2025.

Baca juga:

Jelang Puncak Haji, Jamaah Diimbau Bawa Obat Pribadi Antisipasi Panas Ekstrem

"Jangan sampai jemaah tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kasihan kalau mereka bingung di lapangan," ucap dia.

Tiga maskapai penerbangan akan bertanggung jawab atas pemulangan jemaah haji tahun ini yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air.

Garuda Indonesia akan mengerahkan 14 pesawat berbadan lebar untuk mengangkut lebih dari 104 ribu jemaah dari tujuh embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Jakarta-Pondok Gede. Garuda Indonesia berkomitmen menjaga tingkat ketepatan waktu yang tinggi, seperti yang telah ditunjukkan selama fase keberangkatan (96,4%).

Sementara itu, Saudi Airlines dan Lion Air akan melayani sisa jemaah dari enam embarkasi lain, termasuk Surabaya, Batam, Banjarmasin, dan Palembang. Secara keseluruhan, 221 ribu jemaah akan dipulangkan dalam 528 kelompok terbang (kloter).

Baca juga:

Rangkaian Ibadah Haji Segera Dimulai, Jamaah Indonesia Berpindah ke Arafah pada 4 Juni

Anggia juga mendesak semua pihak terkait untuk mempersiapkan diri secara matang menjelang pemulangan jemaah haji Indonesia yang akan dimulai pada 11 Juni 2025.

Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan mitigasi masalah sejak dini agar tidak terjadi hambatan dalam proses kepulangan 221 ribu jemaah.

"Mitigasi terhadap segala persoalan menjelang kepulangan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai telat, dan harus benar-benar terkoordinasi antara pihak bandara, maskapai, pesawat, hingga kru," tegasnya.

#Calon Haji #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Jamaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Kementerian Haji Didesak Segera Lengkapi Struktur Kelembagaan
Kementerian Haji mengemban tugas kompleks
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 September 2025
Kementerian Haji Didesak Segera Lengkapi Struktur Kelembagaan
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Bagikan