Operasi Ketupat 2025 Dibagi 2 Periode, Pengamanan Wilayah Jawa-Lampung-Bali Lebih Panjang
Rapat koordinasi lintas sektoral, termasuk Polri, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk persiapan mudik Lebaran 2025, Senin (10/3/2025). ANTARA/HO-Polri
MerahPutih.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit telah menpersiapkan pengamanan arus mudik Lebaran 2025 melalui Operasi Ketupat 2025.
Kapolri menyampaikan bahwa prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28-30 Maret, dan arus balik pada tanggal 5-7 April.
"Operasi Ketupat 2025 akan dibagi menjadi dua periode: 17 hari untuk wilayah Jawa-Lampung-Bali, dan 14 hari untuk 28 Polda lainnya," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/3).
Polri menyiapkan 2.835 pos komando (posko) mudik Lebaran 2025, terdiri atas 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan dan 309 posko terpadu. Posko tersebut dimaksudkan untuk mengamankan 126.736 obyek pengamanan.
Baca juga:
Polri Dirikan 2.835 Posko Pengamanan dalam Operasi Ketupat 2025
Polri menyiapkan layanan "hotline" pada masa mudik Lebaran. Masyarakat dapat menghubungi 110 jika membutuhkan bantuan pelayanan terbaik dari Polri.
Selain itu, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik, Polri tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari pelaksanaan kegiatan ganjil genap, 'contraflow' hingga 'one way' serta juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pola kerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) terhadap para pekerja di masing-masing daerah.
"Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada saat mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan," ujar Kapolri dlam rapat koordinasi lintas sektoral, termasuk Polri, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Senin (10/3),
Kapolri juga menegaskan, mengingat saat ini cuaca sedang memasuki musim penghujan, berbagai alternatif strategi untuk mengantisipasi bencana banjir atau tanah longsor yang mungkin mengganggu perjalanan pemudik juga tengah dimatangkan.
"Juga kesiapan tim respons cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Kapolri.
Selain tu, pemerintah telah menetapkan insentif berupa diskon tiket tol dan alat angkut untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan mengurai kepadatan arus mudik dan arus balik. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden