Muzdalifah-Mina Jalur Haji Terpadat, Panwas DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Jemaah Tercecer

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Muzdalifah-Mina Jalur Haji Terpadat, Panwas DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Jemaah Tercecer

Jemaah calon haji Indonesia/ dok Kementerian Haji

MerahPutih.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk menjamin kelancaran armada transportasi jemaah haji dari Muzdalifah menuju Mina.

Kiai Maman, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa jalur perpindahan dari Muzdalifah ke Mina merupakan salah satu titik paling padat, rawan, dan krusial dalam rangkaian puncak haji (Armuzna).

“Alhamdulillah kami bersyukur saat ini seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah berada di Arafah untuk mengikuti pelaksanaan wukuf. Namun yang juga sangat krusial adalah memastikan seluruh jemaah dari Muzdalifah dapat terangkut menuju Mina,” tegas Kiai Maman di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (26/5).

Baca juga:

Masuki Fase Puncak Haji, Jemaah Indonesia Diingatkan Bahaya Sengatan Panas

Politisi PKB ini menggarisbawahi Muzdalifah hanyalah lokasi transit terbuka untuk mabit (bermalam) dengan fasilitas yang sangat terbatas. Keterlambatan pengangkutan atau adanya jemaah yang tercecer dinilai bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

Kepadatan jutaan manusia, serta sengatan cuaca panas Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti),

Panwas Haji DPR Maman Imanul Haq

Skema Murur Jadi Solusi Minimalkan Risiko

Maman menekankan pentingnya disiplin armada bus dalam mengangkut jemaah dari Muzdalifah. Ia meminta petugas melakukan penyisiran menyeluruh agar tidak ada jemaah yang tercecer. Muzdalifah, kata dia, hanyalah lokasi transit terbuka dengan fasilitas terbatas sehingga keterlambatan pengangkutan bisa berakibat fatal.

Baca juga:

DPR Kumpulkan Aspirasi Petugas Haji, Kesejahteraan Jadi Bahasan Utama

Untuk meminimalisasi risiko kelelahan massal, dia mendorong pelaksanaan skema murur—yakni pergerakan bus langsung menuju Mina tanpa jemaah turun di Muzdalifah—dijalankan secara presisi.

Petugas haji wajib memastikan jemaah yang masuk skema murur tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan optimal, terutama dari sisi kesehatan,

Panwas Haji DPR Maman Imanul Haq

Keselamatan Jadi Ukuran Keberhasilan Haji

Panwas Haji DPR menegaskan keberhasilan penyelenggaraan puncak haji tidak hanya diukur dari kelancaran ibadah, tetapi juga dari kemampuan petugas memastikan keselamatan dan keberadaan seluruh jemaah.

Baca juga:

Timwas Haji DPR Pantau Ketat Pelaksaan Armuzna, Bersiap Dengan Situasi Tak Terduga

Pendampingan intensif bagi lansia dan jemaah dengan kebutuhan khusus menjadi prioritas agar tidak ada yang tertinggal di fase krusial Armuzna. “Armuzna adalah fase di mana risiko kesehatan jamaah benar-benar diuji. Karena itu, pelayanan spesial dari petugas mutlak diperlukan,” tandas Kiai Maman.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Kementerian Haji menetapkan jadwal haji 2027. Jemaah masuk asrama 10 April, berangkat 11 April, dan pemulangan selesai 20 Juni.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan