10 WNI Ditangkap di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Pemerintah Tak akan Intervensi Proses Hukum

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
10 WNI Ditangkap di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Pemerintah Tak akan Intervensi Proses Hukum

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff. (Foto: dok. Kementerian Haji)

MerahPutih.com - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir sebanyak 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi. Informasi tersebut diperoleh dari KJRI Jeddah.

Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli perjalanan haji ilegal. Penindakan tidak hanya menyasar WNI, tetapi juga sejumlah warga negara asing lainnya yang terlibat dalam praktik serupa.

Jika terdapat WNI yang menghadapi proses hukum di Arab Saudi, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan melakukan intervensi.

“Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tegas Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta (5/5).

Maria menambahkan, penindakan tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga pihak-pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Baca juga:

Kemenhaj Gandeng Polri Buru Penyelenggara Haji Ilegal

Di dalam negeri, upaya pencegahan terus diperkuat melalui Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengawasan difokuskan pada titik-titik pemberangkatan strategis guna menekan praktik ilegal sejak dari hulu.

“Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

Kemenhaj juga mengimbau masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Praktik tersebut tidak hanya berisiko merugikan secara finansial, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ujar Maria.

Baca juga:

Petugas Haji Gerak Cepat Atasi Keluhan Pasokan Air di Hotel Jemaah

Jemaah Haji Dilarang Selfie dan Live Streaming di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Di samping penindakan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji 2026 secara umum berjalan lancar. Hingga Selasa, 5 Mei 2026 atau hari kelima belas, proses keberangkatan dan pelayanan jemaah terpantau tertib dan terkendali.

Berdasarkan data hingga Senin, 4 Mei 2026, sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba di Madinah. Sementara itu, 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

Dari sisi kesehatan, tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 jemaah dirujuk ke KKHI, dan 208 jemaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dengan 76 orang masih dalam perawatan. (Knu)

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Kementerian Haji Dan Umrah #Haji Ilegal
Bagikan

Berita Terkait

Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Kemenhaj mengungkap 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat kurang mampu. Sekitar 3.600 PPIU kini didata ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Kementerian Haji menetapkan jadwal haji 2027. Jemaah masuk asrama 10 April, berangkat 11 April, dan pemulangan selesai 20 Juni.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Kemenkes usulkan batas tarif MCU dan vaksinasi haji 2027 maksimal Rp 2,15 juta. SEB 3 Kementerian resmi terbit untuk berantas calo porsi haji!
Wisnu Cipto - Senin, 12 Oktober 2026
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan nilai manfaat untuk jamaah calon haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 8,83 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp 25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Bagikan