Gratifikasi itu dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf C

Pemerintah diminta segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

Para calon komisioner dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut harus memiliki tiga unsur penting

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya berharap kasus ini harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.

Terutama jika pers Tanah Air memakai standar internasional yang dikeluarkan Reporters Without Borders, LSM yang fokus pada isu kebebasan pers. Dikatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari ideal sebagai negara demokrasi.

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, para calon tersebut diwajibkan untuk melakukan swab tss PCR sebanyak dua kali. Adapun aturan ini bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan DPR.

“Di samping itu juga pendalaman terkait pengetahuan para saksi mengenai proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi,” ujar Ali.

PKS meminta aparat kepolisian untuk menjauhi tindakan kekerasan dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Bagi Partai Demokrat, pers tidak saja berperan sebagai penggerak demokrasi

Partai Demokrat mengaku kecewa dengan ulah aparat kepolisian yang menangkap sebanyak 60 warga Desa Wadas karena menolak proyek waduk di daerah tersebut.

Komisi III DPR mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Dugaan tindak kekerasan diduga terjadi dalam kasus tersebut

Sebelum diangkat menjadi menteri, pria kelahiran 17 Mei 1943 itu adalah dosen di FISIP UGM.

Update dan informasi yang didapat di lapangan menurut YLBHI hanya berdasarkan klaim sepihak dari kepolisian dan gubernur.