Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami informasi adanya bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperhatikan perbaikan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Mengingat daerah penyangga menurutnya merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari IKN.

Hasil survei menunjukkan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merisil hasil survei bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu” pada Jumat (1/4).

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu”, Jumat (1/4). Hasilnya, hanya 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan presiden tiga periode.

Bulan suci Ramadan telah tiba, umat muslim akan melakukan puasa dan ibadah lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar umat muslim senantiasa disiplin protokol kesehatan (prokes), selama menjalani ibadah di bulan suci ini.

Tiga Ketua DPC Partai Demokrat rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (31/3).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengklaim, kenaikan PPN sebesar 11 persen tersebut, sesuai prinsip bahwa pembayaran pajak termasuk PPN akan diredistribusikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial.

Pemerintah memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk subsidi ini mencapai Rp 7,28 triliun dengan menggunakan dana yang berasal dari BPDPKS.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, lembaga-lembaga pemerintahan lain bisa mencontoh kebijakan Jenderal Andika. Pasalnya negara harus memberikan kesetaraan bagi semua warganya tanpa terkecuali.

Luhut Panjaitan hadir dalam acara Silatnas APDESI diketahui sebagai ketua dewan pembina di ormas tersebut.

Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud, disebut pernah meminta uang kepada Zuhdi, rekanan kontraktor di Pemkab PUU, sebesar Rp 1 miliar.

Pemerintah memberikan kelonggaran saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, baik dalam beribadah maupun diperbolehkannya mudik.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya buka suara terkait tudingan organisasi ilegal, karena tidak memiliki surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.