Korupsi itu terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.

Publik tengah menyoroti deklarasi dukungan DPP Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terhadap usulan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.

evisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan ada keinginan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur soal penyempurnaan ketentuan mekanisme rehabilitasi pencandu, penyalahguna, dan korban narkoba.

Organisasi profesi lebih baik menjalankan fungsi-fungsi penguatan kualitas para dokter di Indonesia karena saat ini banyak masyarakat yang berobat ke Singapura dan Malaysia.

Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, menyambangi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/3).

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/3).

Biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar subsidi di Indonesia adalah karena penetapan kuota yang dibuat BPH Migas yang salah. Demikian dikatakan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, dalam agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Ketua DPC Partai Demokrat sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Merespons hal tersebut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menuturkan, gugatan praperadilan yang diajukan tersangka merupakan suatu kewajaran.

"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Syaiku di Surabaya, Rabu (30/3) malam.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk meminjau ulang rencana tersebut.

"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).

Dari beberapa kali pemeriksaan langsung ke lapangan, banyak pasar dan pusat belanja malah tidak memiliki minyak goreng.