Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI memastikan akan mendalami sejauh mana komitmen calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan visi lembaga pengawasan industri keuangan tanah air tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Pernyataan ini menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK terhadap pegawai berinisial SK dan DW. Sanksi tersebut dijatuhkan lantaran keduanya terbukti berselingkuh.

Komisi II DPR RI mempertanyakan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengingat penerapan KTP Elektronik sudah berjalan 11 tahun yang dimulai sejak tahun 2011.

Kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.

"Materi kuliah umum ini sangat penting dalam memahami pemahaman geopolitik Presiden RI pertama Soekarno, yang sangat maju dimulai dari masa pergerakan kemerdekaan hingga membawa Bangsa Indonesia berperan penting dalam konstelasi politik internasional dan membentuk tata dunia baru pasca perang dunia II," ujar Amarulla

"Sehingga disebut Zamrud Khatulistiwa. Kekayaannya sangat luar biasa," kata Megawati.

Mantan Kapolri itu menyebut APDESI yang meminta Luhut menjadi ketua dewan pembina.

Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Megawati Soekarnoputri bicara panjang dan memberi contoh terkini menyangkut geopolitik termasuk agar Indonesia bisa memahami potensi-potensi yang ada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta untuk menegur APDESI telah melakukan kegiatan politik praktis dengan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

KPK mengungkapkan sebanyak 95,93 persen wajib lapor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk Program S1 Reguler, 5.563 kursi di 64 program studi diperebutkan melalui SNMPTN (20 persen), SBMPTN (30 persen) dan jalur mandiri UI (50 persen).

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Guspardi mengatakan, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi Mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut

Sebanyak 2.500 pemilihan kepada desa (pilkades) serentak pada tahun 2021 dilangsungkan saat pandemi COVID-19, khususnya varian Delta.