Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) fokus untuk menyelesaikan sinkronisasi dan harmonisasi.

KPK mendalami dugaan adanya pungutan sejumlah uang kepada aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi yang digunakan oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi untuk berinvestasi.

DPR RI menilai pemerintah telah melakukan gotong royong dalam upaya pengendalian COVID-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. Puan berharap pemulihan kondisi kesehatan ini, juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.

Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat Perang Rusia-Ukraina. Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat.

Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, sebagai shortcut, karena pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp 14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu yang terus memperjuangkan terbentuknya Pansus minyak goreng.

KPK menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan optimisme publik dalam pemberantasan korupsi selama beberapa bulan belakangan.

"Menurut saya kita harus hati-hati betul karena juga di beberapa negara berkembang, e-voting ini juga sudah mulai terkoreksi karena juga rawan praktik manipulasi karena banyaknya hacker dan sebagainya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Langkah pemerintah yang segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menyikapi tingginya harga minyak goreng mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta agar Jubir Luhut, Jordi Mahardi belajar dan membaca dulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebelum menyampaikan pernyataannya ke media.

Mardani Ali Sera mempertanyakan apakah ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tida periode.

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4). Dalam raker tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus mempertanyakan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, ke Mensesneg Pratikno.

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Selasa (5/4) besok. "Kalau sesuai jadwal, besok sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat 1 Baleg," kata Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkab) Bekasi. Dalam mengembangkan kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).