Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bertema “Penelusuran, Penggeledahan dan Penyitaan Mata Uang Kripto (Training on Tracing, Seizing, Confiscating of Cryptocurrency)”.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahurli melantik dua deputi baru di lingkungan lembaga antirasuah, Jumat (8/7).

Menurutnya, langkah korporasi tersebut dinilai belum tepat waktu, ribet dan bikin heboh di masyarakat.

Aparat penegak hukum di lapangan masih kesulitan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Luhut Binsar Panjaitan diminta tidak "buang badan" soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

Penting untuk memperhatikan adanya penghapusan tuntutan hukum apabila penyerangan terhadap martabat presiden atau wakil presiden dilakukan karena adanya kepentingan umum.

Komisi II DPR meminta KPU untuk tidak hanya memberikan akses pembacaan data Sipol kepada Bawaslu.

Yusril berpandangan, MK tidak seharusnya kukuh dengan pendapatnya semula, karena zaman terus berubah dan argumen hukum juga terus berkembang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah konsisten terhadap program minyak goreng ekonomis bermerek Minyakita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh Oligarki,” tegas LaNyalla

"Kedua negara sepakat untuk lebih meningkatkan lagi volume perdagangan bilateral di masa datang," dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI, Kamis.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi undang-undang.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi Undang-Undang, Kamis (7/7).

"Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Anwar