AS mengajak negara-negara G20 untuk menekan Rusia agar mendukung upaya PBB membuka kembali jalur laut yang terblokir karena konflik Ukraina.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbuka koalisi dengan semua partai untuk menatap Pilpres 2024.

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur soal tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Komisi III menerima dua draf dari pemerintah, yakni Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Syaikhu, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK

ICW menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar tak menghormati Dewan Pengawas (Dewas).

Partai Gerindra memastikan bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum cukup kuat mengungguli PDIP.

Mukhtarudin mengatakan pembahasan terkait ketentuan dan kelanjutan KK tersebut dipastikan akan dilanjutkan dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR.

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menegaskan tidak ada yang salah dengan pelantikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.

Partai Golkar mempunyai 85 kursi atau 14,78 persen di parlemen. Sementara, Partai Demokrat memiliki 54 kursi atau 9,3 persen di DPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada Rabu (6/7).

Waktu pembahasan RUU PDP akan diperpanjang pada masa sidang mendatang.