Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly merespons ramainya kritik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

hukuman mati terhadap Herry Wirawan merupakan peringatan bagi para pelaku kejahatan seksual. Negara tidak akan main-main terhadap penjahat seksual dalam memberikan hukuman.

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini mengatakan, kedatangannya sebagai kewajiban warga negara dalam membantu penegakan hukum yang tengah ditangani KPK.

Agus menyoroti dua kelemahan sistem proporsional terbuka atau sistem berbasis caleg.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie turut menyoroti polemik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Relasi PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem semakin memanas.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem secara resmi mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar nama Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bekas politikus Partai Hanura itu sudah memenuhi panggilan tim penyidik dan tengah diperiksa di lantai dua ruang pemeriksaan.

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh LPDB-KUMKM tahun anggaran 2012-2013.

Sistem Pemilu 2024, antara proporsional terbuka atau tertutup, menjadi perdebatan.

Majelis Hakim pun diingatkan para pakar, untuk memperhatikan fakta-fakta yang ada selama persidangan.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku mendapat tugas dari Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/1) kemarin, agar kepala negara bisa hadir pada HUT ke-50 PDIP.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri,"

Pakde Karwo bukanlah orang baru. Sebab, sebelum menjadi kader Partai Demokrat, Pakde Karwo sempat menjadi kader Golkar.

KPK menyebut Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri AKBP Bambang Kayun menerima suap dan gratifikasi hingga Rp56 miliar.