"Untuk kebutuhan penyidikan tersangka BK (Bambang Kayun) ditahan selama 20 hari kedepan," kata Ketua KPK Firli Bahuri

"Silanya adalah persatuan Indonesia, prinsipnya kebangsaan dan itulah yang membuat kita kuat karena bersatu, kita bersatu untuk kuat," kata Hasto

PDIP menjadi parpol satu-satunya yang mendorong sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Padahal, 8 parpol di Senayan tegas menolak wacana yang muncul seiring adanya gugatan di MK itu.

“Presiden yang tahu soal kebutuhan akan reshufle tersebut, sehingga kami tidak ingin mencampuri dan juga tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

"Patuh pada mekanisme partai dan apa yang disampaikan ketum kan harusnya sudah jelas bahwa kita rapimnas itu sudah pasti mencalonkan Pak Prabowo. Tidak ada kader Gerindra yang kemudian ikut mencalonkan di partai lain," kata Dasco

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan sikap bersama untuk menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapreasiasi pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap dua pencuri berkas dan laptop di kediaman Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK berinisial FAN di Yogyakarta.

Partai Demokrat mengkritik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai reaksi dari sejumlah pihak.

AKBP Bambang Kayun memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mabes Polri.

Saleh menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mencuatnya berbagai opini liar mengenai penyelidikan kasus Formula E.

Koter merupakan ujung tombak Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

“Khusus Perppu yang diterbitkan pemerintah sebagai pengganti UU Ciptaker Omnibus Law yang dibatalkan oleh MK itu isinya jangan lagi pada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 45 dan kehendak rakyat,” kata Santoso

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan bantuan seperti obat-obatan akan tetap tersedia pada fasilitas layanan kesehatan.