Partai Golkar mempersilakan jika memang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan partai berlogo pohon beringin.

Andi Arief mengimbau agar bakal capres Ganjar Pranowo mengalah menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai keputusan MK tersebut didesain hanya untuk mengakomodir kepentingan penguasa.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku akan bertemu dengan Gibran di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10) besok.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan harus ada kajian mendalam untuk membuktikan apakah independensi MK diintervensi kekuatan politik tertentu.

"Dokumen (cek) yang ada palsu," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat dihubungi, Selasa (17/10).

"Putusan MK di luar kewenangannya dapat menimbulkan instabilitas politik yang membahayakan persatuan nasional,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (17/10).

Putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

MK menyebut WNI di bawah usia 40 tahun bisa maju jadi capres atau cawapres asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah.

Megawati juga mengingatkan loyalitas dalam berpolitik seperti ditunjukkan para senior seperti FX Hadi Rudyatmo dan Rachmat Hidayat.

Waketum DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan partainya menghormati putusan MK sebagai lembaga peradilan independen dan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi Indonesia.

MK hanya berhak menyatakan undang-undang yang digugat bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menyatakan dirinya sudah mempersiapkan nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, yang menggambarkan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan PDIP atau diri maupun keluarganya.

“Dugaan bahwa Anwar, Jokowi, Gibran, dan bahkan Kaesang yang belakangan menjadi Ketua PSI sebagai Pemohon akan menjadikan MK sebagai ‘Mahkamah Keluarga’ ternyata tidak terbukti,” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (16/10).

Novel akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016-2017 pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).