Bakal calon presiden, Ganjar Pranowo memberikan respons terhadap pencopotan baliho dirinya dan Mahfud MD, serta atribut PDI Perjuangan (PDIP), saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti rumah di Jalan Kertanegara No 46, Jakarta, yang diduga sebagai ‘Lobby House’ Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

RK disebut akan bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Usulan hak angket atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disuarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, dianggap konyol.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai konfrontasi tersebut bisa dilakukan apabila keterangan keduanya berbeda terkait dengan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan. 

Bahkan, putusan tersebut digugat oleh Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan).

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi NasDem Haerul Amri, Rabu (1/11).

“Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu cuman kalau diam jangan diganggu itu berbahaya,” imbuhnya.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membantah isu tersebut. Ia justru mempertanyakan kepada awak media siapa yang tensi politiknya memanas.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun, mengatakan, sikap TPN Ganjar-Mahfud, terkait dengan sidang etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berharap MKMK bisa menjaga independensi dan tegas dalam mengambil keputusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) maju sebagai capres-cawapres meskipun belum genap berusia 40 tahun tetapi punya pengalaman sebagai kepala daerah menuai polemik.

Masalah yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini sangat berat.

Sidang MKMK menjadi pertaruhan kredibilitas Jimly Asshiddiqie untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.

Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sedang kencang berhembus di tengah tahun politik menjelang Pilpres 2024. Namun, isu tersebut dikabarkan bukan dari sumber terpecaya.