"Kami sedang upaya terus menerus ke daerah-daerah," kata Plt Juru Bucara KPK, Ali Fikri

Berdasarkan alat bukti yang telah dikantongi, lembaga antirasuah memastikan bahwa caleg PDIP Harun Masiku adalah pelaku tindak pidana suap.

Menurut Jhoni, dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Faye diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus suap fasilitas Lapas Koruptor Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat yang menjerat Wawan.

”Jadi sama sekali tidak tahu karena partai telah menegaskan berulang kali melalui surat edaran untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan apalagi sebuah tindakan yang melanggar hukum,” kata Hasto

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan sudah selayaknya penanganan kasus pidana yang melibatkan anak seperti yang terjadi di Malang, mendapatkan perlakuan tidak biasa.

Menurut Hasto, langkah PDIP itu didasari lantaran Harun Masiku dinilai sebagai kader terbaik untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas yang terpilih sebagai anggota DPR RI namun meninggal dunia.

Pemeriksaan OTT Suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku

Jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari menyusun dakwaan eks Menpora Imam Nahrawi.

Terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Penyidik KPK belum memutuskan menahannya. Padahal penyidikan kasus yang menjerat Lino sudah berlangsung sejak 2015.

"Sifatnya pengawasan berkala selama tiga bulanan, jadi ada mekanisme pengawasan berkala beserta evaluasi kinerja secara berkala yang disepakati antara Dewas dengan pimpinan KPK," ujarnya.

Iskandar dalam kesaksiannya juga mengaku pernah menerima uang Rp 7,5 juta terkait jabatannya selaku Kadinkes. Menurut Iskandar uang telah dikembalikan ke KPK.

Padahal, kata Kurnia, sudah beberapa hari penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDIP Harun Nasiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berjalan.

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice