KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Panin Marlina Gunawan.

“Pengalaman yang dialami napi bisa dibagi ke orang lain. Bagaimana tekanan sosial terhadap pribadi dan keluarganya. Sehingga masyarakat bisa memetik hikmah dan tidak ingin melakukan korupsi,” ujar Lili.

Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenpareraf Henky Manurung menyampaikan ada 60 ribuan pekerja seni dan hampir 50 ribuan pekerja ekonomi kreatif yang terdata untuk menerima vaksin COVID-19.

"Kelihatannya reshuffle akan di launching Rabu depan," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin

Aturan Pemerintah Pusat terkait peniadaan mudik Idul Fitri tahun ini dapat dipatuhi masyarakat demi mencegah terjadinya penularan virus SARS-CoV-2.

"Kami tidak melakukan OTT. Kalau ada OTT, pasti kami sampaikan ke rekan (media)," kata Firli saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.

“Semakin memalukan, di bulan puasa gerombolan Moeldoko dan Jhoni Allen bohong lagi," kata Mehbob kepada wartawan, di PN Jakpus, Selasa (20/4).

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"PAN masih pada posisi menunggu pihak istana. Kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penunjukan menteri," kata Guspardi Gaus

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan menanggapi wacana reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terkait AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Bhumi Prasaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospatial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

Kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Salah satu aktor kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Darmizal, menyebut somasi terbuka yang dilayangkan Partai Demokrat tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, sengketa antara dua pihak itu masih akan berlanjut di pengadilan