Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 melalui uang kes lebih banyak mudaratnya ketimbang transfer ke rekening langsung penerima dan bentuk barang.

KPK menyayangkan data yang digunakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam menggambarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh lembaga antirasuah.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Ardian Iskandar Maddanatja.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi

Saleh menyarankan perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi

Pemerintah Pusat, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar informasinya tepat dan satu pintu.

"Hampir 50 persen PNS yang disurvei mengatakan, bagian pengadaan paling rawan korupsi," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam jumpa pers daring, Minggu (18/4).

Bahkan seolah lebih kepada nuansa politis dalam membangun opini di ruang publik

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan agar vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

"Kita serahkan semua pada aparat dan proses hukum yang berlaku karena kita yakin penistaan agama dan keyakinan di republik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi. Dan tidak ada tempat bagi penista agama," kata Jazuli.

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.

"Tetapi urgensinya apa? Itu kan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Saya belum menemukan urgensi pembentukan lembaga ini," kata Senator Dapil Jawa Timur ini.

"Polri siap mendukung sepenuhnya Satgas BLBI ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/4)