KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu

"TNI AL dan Bakamla diharapkan segera berkoordinasi untuk menemukan titik koordinat kapal yang hilang kontak tersebut," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito divonis 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa mendorong vaksinasi tidak hanya di Pasar Tanah Abang tapi semua pasar yang ada,” kata Ferry dalam acara Dialog Publik yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (21/4).

"Maka sekarang saatnya kalian dan kita semua membuat cerita-cerita baru yang akan menginspirasi generasi masa depan untuk menghadirkan kemajuan Indonesia," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

Oknum penyidik yang berasal dari Kepolisian itu diduga meminta uang Rp1,5 miliar ke Bupati Tanjungbalai H.M Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.

Hal itu diungkapkan Rina saat bersaksi untuk mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/4).

Bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, disebut menggunakan duit hasil suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk kepentingan daerah pemilihannya (Dapil) di Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Semarang.

57 vendor atau perusahaan diduga memberikan suap dengan total senilai Rp 29,252 miliar kepada Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso

Fee dengan total Rp 29 miliar tersebut diberikan para vendor bansos COVID-19 sejak Mei 2020 hingga Desember 2020

Hartono Laras diduga juga mengetahui adanya perintah dari Juliari Peter Batubara

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

Jumlahnya Rp150 juta

Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19.