Gomar Gultom menilai, ke-75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah ditarget.

Ada satu pegawai "merah" yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berhasil dibina kembali agar bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Rangkaian aksi massa mendukung asesmen TWK dan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di sepanjang jalan menuju gedung KPK.

Ruwatan merupakan tradisi upacara adat untuk membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu.

"Angkat saja kasusnya di partainya, ya, kan? Dorong saja di DPR untuk buka kasus itu. Berani tidak? Nah, itu lebih (menunjukkan sikap) seorang ksatria. Persoalanya, jangan-jangan partai sendirinya dapat (proyek alutsista)." tegas Ujang.

Saor Siagian menyebut tudingan tidak pancasilais dan "Taliban" yang disematkan pada Novel Baswedan cs hanya omong kosong.

BW mempertanyakan ketakutan Pimpinan KPK terhadap unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Padahal, kata dia, koalisi lah yang selama ini menjaga dan membesarkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Diketahui kantor Firli Bahuri itu tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI-Polri. Hal itu menyusul rencana aksi bertajuk 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, siang ini.

Pendapatan dari PPN masih jauh di bawah potensi yang ada. Hal tersebut, terindikasi dari rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen, sedangkan standar negara-negara secara umum yang mencapai 6-9 persen.

Puluhan personil TNI-Polri itu diturunkan untuk menjaga pengamanan di depan Gedung KPK

Mereka yang menolak dilantik justru mendapat ancaman dari internal KPK. Seperti halnya surat elektronik yang disampaikan oleh Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, Eko Marjono.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim kelima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pernyataan perang terbuka yang disampaikan pria yang karib disapa Koko itu berkaitan dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai lembaga antirasuah.

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul Jakarta Timur merugikan keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

KPK resmi menetapkan bekas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka korupsi.