Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Firli Bahuri merupakan pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah berdirinya lembaga antirasuah.

Marzuki mengaku khawatir pemberhentian 51 pegawai KPK lantaran tidak lolos TWK, sebagai bagian dari upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu oleh pihak-pihak eksternal.

51 orang dinilai merah dari hasil rapat pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumhan. Sedangkan, 24 bisa lolos setelah dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi PNS.

“Firli memang anggota polri aktif, tapi pengangkatannya sebagai ketua KPK ada aturannya. Menurut kami, Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu,” kata Edi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Golden Bamboo Batam, Sesilia, pada Kamis (27/4).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyikapi dipecatnya 51 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangaaan (TWK).

KPK sebetulnya tengah membutuhkan 100 orang tenaga baru.

Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id yang dilihat MerahPutih.com pada Kamis (27/5), jenderal bintang dua itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada terakhir 21 Februari 2021

"Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat, karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2011-2016, Solihah.

Harry mengakui banyak dibantu oleh Yogas berkaitan dengan kuota pengadaan Bansos COVID-19 untuk PT Hamonangan Sude dan PT Pertani.

Yogas merupakan orang kepercayaan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost (RJ) Lino.

terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19, Harry Van Sidabukke menyatakan tidak pernah memberikan komitmen fee kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperketat pengawasan terhadap 51 pegawai yang akan dipecat lantaran tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).