Saudi Batalkan Penerbitan Visa Haji Furoda, DPR: Kawal Pengembalian Dana Jemaah

MerahPutih.com - Pemerintah Arab Saudi pada tahun ini tidak menerbitkan visa haji nonkuota atau visa haji furoda bagi calon jemaah dari seluruh dunia. Di Indonesia, lebih dari 2.000 calon jemaah haji visa furoda dipastikan gagal berangkat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk mengawal proses pengembalian dana yang telah disetorkan oleh para calon jemaah kepada pihak travel penyelenggara.

“Kami prihatin atas nasib calon jemaah haji visa furoda yang gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pemerintah harus hadir mengawal proses pengembalian dana yang sudah dibayarkan para jamaah kepada biro atau travel haji,” ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, Rabu (4/6).

Baca juga:

Pemerintah Ngaku Tidak Tanggung Jawab Soal Haji Furoda, Belum Dapat Informasi Penerbitan Visa

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab atas jamaah haji dengan kuota resmi, yakni 98 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Visa furoda merupakan jalur khusus yang tidak termasuk dalam kuota nasional dan diterbitkan langsung Pemerintah Arab Saudi.

“Meski visa furoda bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat tetap membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum sebagai konsumen. Mereka berhak atas pengembalian dana yang telah dibayarkan,” tegasnya.

Visa haji furoda selama ini menjadi alternatif bagi calon jemaah yang tidak ingin menunggu antrean panjang—bahkan hingga puluhan tahun—untuk berhaji melalui jalur resmi. Meski biayanya sangat tinggi, mencapai ratusan juta rupiah, banyak masyarakat tetap memilih jalur ini demi bisa berangkat lebih cepat.

Baca juga:

DPR Mau Atur Batas Atas Biaya Haji Furoda, Masuk Revisi UU Baru

Kiai Maman meminta biro travel bertanggung jawab memastikan pengembalian dana kepada seluruh calon jemaah yang gagal berangkat. Legislator DPR itu menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengembalian dana.

"Kami memahami bahwa beberapa biaya mungkin sudah dikeluarkan untuk keperluan akomodasi dan transportasi. Namun, pengembalian dana, khususnya terkait pembelian visa, harus tetap dilakukan,” ungkapnya

"Jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Semua jamaah yang batal berangkat melalui visa furoda berhak atas pengembalian dana secara penuh dan adil,” tandas Kiai Maman. (Pon)