Indonesia
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri
Mabes Polri telah menerbitkan peraturan untuk merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara.
Ponco Sulaksono - Sabtu, 04 Desember 2021
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri
Indonesia
Desa Harus Bangkit dengan Stimulus Dana Desa
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, menegaskan bahwa desa harus bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa.
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Desa Harus Bangkit dengan Stimulus Dana Desa
Indonesia
Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan
UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan
Indonesia
Siap Audit Kekayaan Pimpinan KPK, IM57+ Institute Bicara Soal Bayarannya
Praswad menekankan, segala bentuk peningkatan harta kekayaan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Siap Audit Kekayaan Pimpinan KPK, IM57+ Institute Bicara Soal Bayarannya
Indonesia
Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung
Robin merupakan terdakwa penerima suap dari Syahrial
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung
Indonesia
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Pekan Depan
Tim Jaksa KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Azis
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Pekan Depan
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Desember 2020, kekayaan dia tercatat mencapai Rp 13,48 miliar.
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Pimpinan KPK Nurul Ghufron Beberkan Alasan Kekayaannya Meroket Rp 4,2 M Setahun
Indonesia
Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyesali tindakan Viktor yang mendebat Umbu.
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat
Indonesia
DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja
Anggota DPR Vera Febyanthy meminta OJK melindungi konsumen dan menjaga nama baik industri keuangan non-bank.
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja
Indonesia
Setahun Menjabat Pimpinan KPK, Harta Nurul Ghufron Meroket Rp 4,2 Miliar
Ghufron tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan di Jember dan Jakarta Selatan senilai Rp 8.220.000.000.
Ponco Sulaksono - Jumat, 03 Desember 2021
Setahun Menjabat Pimpinan KPK, Harta Nurul Ghufron Meroket Rp 4,2 Miliar
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?
PKS mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional.
Ponco Sulaksono - Jumat, 26 November 2021
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Kenapa Tetap Berlaku?
Indonesia
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.
Ponco Sulaksono - Jumat, 26 November 2021
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik.
Ponco Sulaksono - Jumat, 26 November 2021
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Indonesia
Arab Saudi Cabut Aturan Vaksin Booster Bagi Indonesia
Otoritas Arab Saudi sebelumnya hanya mengakui vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson (J&J) sebagai syarat agar bisa masuk ke Tanah Suci.
Ponco Sulaksono - Jumat, 26 November 2021
Arab Saudi Cabut Aturan Vaksin Booster Bagi Indonesia
Lihat lebih banyak