Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat sekaligus sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja sama Bilateral (GKSB) DPR untuk Palestina menanggapi isu yang beredar tersebut.

“Temuan ini menunjukkan bahwa opini positif warga belum pulih dibanding sebelum COVID-19. Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir,” kata Deni.

Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan 41,5 persen publik Indonesia menilai pemberantasan korupsi masih buruk.

Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyoroti fenomena pasar tersebut sebagai indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia

"Tanah ini dalam berbentuk aset di berbagai kota itu seluas 1.312 hektare, tepatnya 13.121.614,346 meter persegi, sehingga ini kalau diuangkan ya sudah triliunan lah," kata Mahfud.

"Kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan agar perekonomian dasar masyarakat dapat terus bergerak. Dengan konsep usaha rakyat bersama melalui koperasi," kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Surpres tentang revisi UU ITE datang di DPR, tanggal 16 Desember 2021 pada saat penutupan Masa Sidang II.

Sedikitnya ada enam komisi yang dibentuk dalam muktamar NU

Perlu ditemukan suatu sistem manajemen atau kearifan lokal di mana penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak mengubah kepemilikan tanah bagi rakyat

Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada KH Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendorong agar DPR RI dan Pemerintah membuat Undang-undang secara khusus yang mengatur perubahan iklim.

Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada Joko Widodo (Jokowi). Dan akhirnya Jokowi dua periode jadi presiden.

Mardani mengatakan, setiap orang punya hak berpendapat. Namun, menurutnya narasi negatif yang dilontarkan Giring tidak menyehatkan.

"Ini kan takdir Tuhan, apa yang mau disampein?" kata Herman kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12).

Maskur mengakui dirinya menerima uang Rp 1,8 miliar dari Azis Syamsuddin. Uang tersebut diduga untuk membantu mengamankan Azis dalam perkara yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).