Pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Ratusan anggota Banser mendatangi Gedung KPK saat Yaqut Cholil Qoumas diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dengan kerugian negara Rp622 miliar.

Setelah lebih dari dua dekade tertunda, DPR RI akhirnya menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif.

DPR RI menyetujui RUU Hak Cipta sebagai usul inisiatif. PKB menilai revisi regulasi penting untuk melindungi kreator dari ancaman AI, deepfake, hingga pembajakan di platform digital.

Proses legislasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik.

Pemeriksaan ini menjadi yang pertama bagi Yaqut setelah gugatan praperadilan yang ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (11/3).

Situasi keamanan global perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. 


Komisi XII DPR mengingatkan kenaikan BBM non-subsidi bisa memicu harga pangan. Kementerian ESDM pun diminta untuk mengevaluasi.

Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat kesiapan jalan dan transportasi, menjelang arus mudik Lebaran 2026.

DPR mengapresiasi kinerja Pola Metro Jaya, yang menangkap pelaku pembunuhan penisunan JICT, Ermanto Usman.

Presiden Prabowo Subianto menyebut krisis global sebagai peluang bagi Indonesia untuk mempercepat swasembada pangan dan energi serta memperkuat ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto meminta BPI Danantara Indonesia mengedepankan tata kelola yang baik dalam mengelola aset negara demi masa depan generasi Indonesia.

Komisi VI DPR RI mengkritik Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara yang tidak hadir dalam RDP di DPR. Kebijakan impor 105 ribu mobil pikap dari India menjadi sorotan.

Eks Wakapolri Oegroseno menyebut laporan informasi tidak dikenal dalam KUHAP saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan Lee Kah Hin di PN Jakarta Selatan.

KPK kini melanjutkan pembuktian kasus kuota haji, setelah gugatan praperadilan Yaqut ditolak PN Jaksel.