Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut transformasi Lemhannas dalam menghadapi tantangan geopolitik masa depan membutuhkan barisan yang solid.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mendukung agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merevisi beleid tersebut. Sebab, penyusunan aturan tersebut dinilai kurang melibatkan pekerja atau buruh selaku stakeholder.

"Ya mungkin ini, mungkin minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (22/2).

Pemerintah didesak meningkatkan pengawasan kepada ekspotir CPO

Alasannya, UU IKN Nusantara sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR.

Adanya mekanisme Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya.

Luqman mengaku yakin nama kepala Otorita IKN Nusantara sudah berada di kantong Jokowi. Sosok tersebut merupakan orang dekat atau kepercayaan Jokowi.

Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut.

Politikus Partai Golkar ini berharap Andi dapat melanjutkan kinerja dan konsep dari Agus Wijoyo, gubernur Lemhannas sebelumnya. Dikatakannya, di era Agus Wijoyo, Lemhannas sudah mentransformasi dirinya menjadi center of excellence dan center of idea.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membeberkan tantangan dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan Andi Widjajanto setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Lemhannas.

"Itu justru mengaburkan substansi persoalan, dan memberikan harapan-harapan semu karena masih abu-abu, belum kelihatan, dan 'pemanis'," kata Presiden DPP Aspek Indonesia, Mirah Sumirah, saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/2).

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (21/2).

Jabatan Kepala Otorita IKN memang pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta di berhentikan oleh presiden.

Andi diketahui pertama dan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 5 Januari 2015 atau tujuh tahun lalu. Saat itu Andi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet.