Operasi milter yang dilancarkan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina dinilai berpotensi untuk bereskalasi menjadi Perang Dunia III.

Indonesia perlu menjadi inisiator untuk menggalang dukungan dunia menghentikan peran tersebut.

Pemerintah diminta menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina.

Pemerintah mengusulkan bahwa pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan TPKS.

eristiwa tewasnya Hermanto di tahanan Polsek Lubuklinggau Utara harus diusut tuntas. Jika terbukti ada perbuatan yang mengarah ke penyiksaan oleh oknum anggota, segera proses hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan anak buah Ahok itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

KPK menegaskan tidak pernah menerbitkan surat permintaan uang untuk membuka pemblokiran terhadap rekening yang disita.

Menanggapi perkembangan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan pernyataan yang keluar dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait suara azan.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan presidential threshold adalah partai politik.

Dekrit keadaan darurat ini memungkinkan pihak berwenang Ukraina menetapkan jam malam dan pembatasan pergerakan, memblokir aksi demonstrasi, dan melarang partai dan organisasi politik.