“Saya pikir soal itu sebenarnya soal pribadi yang tidak tidak perlu dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

"Nanti kita akan minta masukan dari Komisi I, progesnya gimana. Tentunya kami sepakat bahwa UU PDP memang mesti segera diselesaikan," kata Dasco

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR ini menilai amandemen UUD 1945 berisiko karena bisa mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia

Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman mengusulkan agar pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar dituntut pidana hukuman mati.

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2021 dari tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan sudah melampaui target.

DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Senat/Wakil Presiden Majelis Nasional Kerajaan Thailand Prof. Pornpetch Wichitcholchai. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal transisi dari kondisi pandemi COVID-19 ke endemi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diminta mundur dari jabatannya apabila ingin menikah dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Hal itu untuk menghindari konflik kepentingan dalam penanganan perkara di MK. Misalnya saja, pengujian UU Ibu Kota Negara (IKN). Dipastikan ada konflik kepentingan dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihaknya.

Pansel Calon Anggota KPI Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menkominfo Nomor 135 Tahun 2022.

Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowd funding mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Romahurmuziy, Selasa (22/3). Romi, sapaan akrabnya, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) 2018.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait didesak melakukan berbagai upaya untuk menekan sekaligus mengantisipasi terjadinya kenaikan harga berbagai komoditas pangan jelang Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditunjuk menjadi Kuasa Hukum Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyati. Kedua aktivis HAM tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 17 Maret 2022 lalu.

“Isu perubahan iklim adalah isu kita bersama. Indonesia mengajak Arab Parliament untuk turut berpartisipasi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim,” kata Puan.

“Kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat menengah ke bawah. Ibu-ibu menjerit, terutama saat banyak keluarga di Indonesia terkena PHK dan dirumahkan akibat Pandemi COVID-19,” kata Netty kepada wartawan, Selasa (22/3).

"Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi. Jadi, kita lihat dulu satu persatu masalahnya dan kita cari solusi yang terbaik untuk kebijakan ke depan," ujarnya.